Jakarta, energindo – Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, mengatakan, bahwa Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebaikanya jangan diberi tugas yang ringan seperti mengurusi program Biodiesel 30%.

“Jangan hanya soal B30. Kalau kerjaan itu cukup diberikan saja ke setingkat pejabat Kepala Divisi di Pertamina,” ungkapnya dalam acara diskusi bertema “Pertamina Sumber Kekecauaan?!” di Jakarta, Kamis (19/12/2019)

Untuk itu, lanjut dia, sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Pemerintah, maka Ahok perlu diberi tugas yang lebih berat. Agar langkah Ahok bisa lebih bermakna dan bahkan mendongkrak kinerja Pertamina.

Setidaknya, kata Said Didu, ada 4 tugas yang bisa dilakukan Ahok untuk memberi gebrakan dalam membereskan beban Pertamina selama ini.

Yang Pertama, yaitu bertemu anggota DPR RI atau Presiden Joko Widodo untuk membahas ulang penugasan ke Pertamina yang menurut dia telah menciptakan kerugian pada Pertamina.

Contohnya seperti penugasan penanggungan selisih harga bensin Premium yang wajib didistribusikan ke seluruh Indonesia, walaupun nantinya oleh pemerintah diganti sebagai biaya kompensasi.

Yang kedua, Ahok bisa mendatangi kantor Menko Kemaritiman. Disana Ahok bisa meminta agar jangan ada lagi pihak-pihak yang mengintervensi Pertamina, salah satunya seperti pembangunan kilang.

Kemudian yang ketiga, Ahok bisa datang ke keantor Menteri ESDM agar Pertamina bisa diberikan blok migas yang mau terminasi seperti contoh caranya pada Blok Mahakam. Ia bisa meminta agar serahkan saja langsung ke Pertamina tidak perlu pakai lelang atau prasyarat lain.

“Dan yang ke empat Ahok bisa datang ke Kantor Kementerian Keuangan, untuk menagih bayar utang pemerintah sebesar RP70 Triliun,” tandas Said.