oleh

Ada Apa Dibalik Pengangkatan Dirut Arutmin Indonesia Jadi Dirut PT PLN?

Jakarta, Energindo.co – Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba mengangkat Direktur Utama PT Arutmin Indonesia Kemal Djamil Siregar sebagai Direktur Utama PT PLN Batubara. Keputusan diambil Menteri di tengah kontroversi pengesahan RUU Minerba.

“Luar biasa dampak pengesahan UU Minerba pada 12 Mei 2020, yang dianggap banyak pihak adalah UU penuh kontroversial. Entah alasan dan pertimbangan apa, mendadak Menteri BUMN telah menyurati Direksi PLN pada 14 Mei 2020 dengan surat Nomor SR-329/MBU/05/2020,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan persnya, Jumat (22/5/2020).

Menurut keterangan Yusri, adapun tiga butir dari isi surat tersebut. Pertama, mengusulkan pengangkatan Kemal Djamil Siregar sebagai Direktur Utama PT PLN Batubara. Kedua, pengangkatan Direktur Utama PT PLN Batubara tersebut agar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Batubara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dan ketiga, hasil RUPS atas pengangkatan Direktur Utama PT PLN Batubara tersebut agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data portal SDM BUMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen BUMN secara elektronik.

“Menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa alasan atau pertimbangan mendasar dari Erick Thohir tiba-tiba mengangkat Kemal Djamil Siregar menjadi Dirut PT PLN Batubara? Itulah yang harus dijelaskan oleh Erick ke publik,” ungkap Yusri.

Karena, lanjut Yusri, sebelumnya Kemal Djamil Siregar adalah Dirut Arutmin Indonesia. Perusahaan ini menurut Yusri merupakan salah satu pemasok batubara ke PT PLN Batubara. “Apakah hal ini akan berpotensi terjadi konflik kepentingan,” tanya Yusri.

Menurut Yusri, meskipun dalam Permen ESDM Nomor 03 PER Tahun 2012, Menteri BUMN berhak menunjuk direksi anak perusahaan BUMN, namun biasanya diawali dengan usulan dari dewan direksi induk BUMN tersebut, dalam hal ini tentunya PT PLN, kepada Menteri BUMN.

“Namun ketika saya konfirmasi perihal surat tersebut kepada Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi, dia membaca konfirmasi yang saya sampaikan, tapi tidak membantah dan tidak juga mau berkomentar apa pun,” ungkap Yusri.

Masih menurut Yusri, berbeda dengan Amien Sunaryadi, Arya Sinulingga sebagai Staf Khusus Meneg BUMN hanya mengatakan bahwa, kalau surat, semua juga direksi dan komisaris memang ada suratnya dari Menteri.

“Benar memang demikian, tetapi lazimnya adalah soal penentuan Direksi induk BUMN, dan biasanya diawali oleh proses usulan dari dewan komisaris berdasarkan rekam jejak kinerjanya selama ini. Tapi kalau mendadak turun dari Menteri BUMN, diduga adalah merupakan titipan dari elit-elit di atas,” beber Yusri.

Apalagi, lanjut Yusri, PT Arutmin dan PT KPC adalah pemasok batubara sekitar 1 juta metrik ton per tahun ke PT PLN Batubara. Karena itu, lanjut Yusri, tidak heran bila banyak kalangan menduga penempatan ini adalah bagian strategi PT Arutmin akan menguasai pasokan batubara ke PLN.

“Kalau benar itu terjadi, maka langkah yang dilakukan Erick Thohir adalah blunder,” lanjut Yusri.

Sebagai catatan, pada Febuari 2020, PT PLN Batubara baru saja mengadakan RUPS dengan menetapkan Rudi Hendra Prastowo sebagai Dirut. Namun, tidak lama berselang, minggu lalu Rudi Hendra sudah dilantik sebagai Direktur Energi Primer PT PLN. Akibatnya, posisi Dirut PT PLN Batubara kosong. Untuk diketahui, sebagai anak usaha PT PLN (Persero), PT PLN Batubara adalah pemasok batubara sebanyak 25 juta metrik ton per tahun ke PLTU milik PLN, dari total kebutuhan sekitar 100 juta metrik ton per tahun.

Lebih lanjut Yusri menegaskan, Menteri BUMN tidak bisa sembarang menunjuk calon direksi tanpa melalui proses assessment. “Ini praktik tak sehat bagi kinerja BUMN. Biasanya diusulkan oleh dewan direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris BUMN induk dalam hal ini PT PLN untuk calon direksi anak perusahaan PT PLN Batubara. Lazimnya ada proses fit and proper test, sesuai Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN,” beber Yusri.

“Kalau Permen BUMN Nomor 03 tahun 2015 tidak dijalankan, maka diduga Menteri BUMN Erick Thohir telah melanggar aturan yang dibuat oleh Menteri BUMN sendiri,” ungkap Yusri.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol BUMN Ferry Andrianto saat dikonfirmasi dan diminta tanggapan atas beredarnya surat Menteri BUMN tersebut, hanya meminta untuk langsung ditanyakan pada Bapak Arya Sinulingga selaku staf khusus Menteri BUMN. “Maaf Bang Sofyan, sebaiknya langsung ke Pak Arya ya…saya tidak berwenang untuk itu,” kata Ferry, seraya menambahkan emoticon🙏.

Sedang Arya Sinulingga, hingga berita ini diturunkan, belum memberi komentar apa pun.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed