oleh

Antara Inalum Kuasai 51% Saham dan Dosa Freeport Indonesia

-Minerba-10 views

Mengambil alih 51 % saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), sebagai keberhasilan atau kebodohan akan diuji seiiring perjalanan waktu. Perjalanan awal adalah pelunasan atas pembelian 40% PI (Participating Interest) Rio Tinto dan 4,68 % saham Freeport Mac Moran Inc (FCX) senilai USD 3,85 miliar pada Jumat (21/12/2018) sebagai komitmen SPA (Sales Purchace Agreement). Setelahnya, perdebatan dan penilaian, sekaligus muncul data baru, bisa menjadi ujian atas langkah yang dilakukan Inalum.

Diperlukan waktu 9 tahun untuk menguasai 51 % saham PT.FI. “Perjalanan yang cukup lama pun tetap diwarnai dengan pelanggaran hukum yang ada, UU Minerba No. 4/2009. Kontrak Karya menjadi IUP Operasi Produksi, sesuai Pasal 83 ayat b UU Minerba, maksimal luasan yang diijinkan sebesar 25.000 Ha. Ini menjadi rawan untuk digugat kembali di Makamah Agung,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan persnya, Senin (24/12/2018) di Jakarta.
Wajar proses menjadi panjang.

Menurut Yusri, hampir semua pemegang KK dan PKP2B terbukti membangkang atas Pasal 169 b UU Minerba , walaupun UU Minerba telah memberi waktu 1 tahun sejak diberlakukan Januari 2009. “Pemilik KK dan PKP2B harus menyesuaikan semua ketentuan yang tercantum dalam KK dan PKP2B dengan isi UU Minerba, kecuali mengenai penerimaan negara atau upaya peningkatan penerimaan negara. Dari pasal ini, jelas dan tegas, negara sangat melindungi dan menghormati pengusaha KK dan PKP2B tentang jangka waktu berakhirnya kontrak,” tandasnya.

Penilaian yang cukup aneh jika dikatakan, lanjutnya, KK dan PKP2B sudah mengandemen sesuai pasal 171 dan 172. “Sebaliknya justru terjadi pelanggaran pasal 169 b, termasuk pasal 170 soal kewajiban melakukan pemurnian di smelter dalam negeri sebagaimana dimaksud pasal 103. Menjadi sangat jelas, untuk mengerti keseluruhan isi UU Minerba, semestinya dibaca dalam “satu tarikan nafas panjang” dari pasal 1 sampai pasal 175. Tidak membalik logika dengan membaca melompat-lompat. Sebatas memilih pasal yang disukai dan membuang pasal yang kurang menguntungkan bagi pengusaha. Inilah yang dinamakan sikap sontoloyo,” tegas Yusri.

Dari catatan nilai akuisisi, ungkapnya, sangat wajar jika muncul perdebatan panjang. Meskipun nilai 40% PI Rio Tinto sebesar USD 3,5 miliar telah dibayarkan oleh PT Inalum diproyeksikan tetap memunculkan lembaran masalah baru. “Taksiran perhitungan saham oleh FXC 10% USD 1,6 miliar (2041), KESDM 10% USD 630 juta (2021), Inbreng 9,36% USD 550 juta (2021) dan Menteri Jonan 40% PI senilai USD 4 miliar dengan batasan valuasi 2041,” kata Yusri.

Sebaliknya, katanya, berdasarkan harga Perticipating Interest 40% milik Rio Tinto dengan batasan valuasi sd tahun 2041 oleh Morgan Stanley memberikan nilai USD 3.6 miliar, DB USD 3.3 miliar, HSBC USD 3.85 miliar, UBS USD 4 miliar dan RBC menilai USD 3.73 miliar.

“Valuasi yang dijadikan dasar PT Inalum bisa menimbulkan masalah besar dengan adanya dugaan mark up. Mengingat atas dasar perhitungan valuasi PI Rio Tinto barbasiskan kontrak karya tahun 1991, valuasi potensi di blok A dan Blok B,” tandasnya.

Padahal sangat jelas, surat menyurat yang keluar dari ESDM, partisipasi Rio Tinto bukan ditujukan untuk Blok A atau existing block. Bisa jadi pemerintah saat itu justru berpikir dengan visi ke depan. Rio Tinto secara tidak langsung diminta untuk melakukan eksplorasi di Blok B.

Dia juga menyatakan bahwa surat Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana nomor 1826/05/M.SJ/1996 tanggal 29 April 1996 dan surat Menteri Keuangan nomor S – 176 / MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 oleh Mar’ie Muhammad yang ditujukan kepada CEO Freeport Mc Moran, jelas tertulis dan sekaligus dipertegas pada point 3, yaitu bahwa imbalan atas investasi sebesar USD 850 juta tersebut antara lain adalah PT FIC akan mengalihkan 40% dari hak perusahaan RTZ yang akan didirikan di Indonesia (tidak termasuk hak dan kewajiban yang sudah ada pada tahap ekploitasi pada wilayah kontrak karya blok A).

“Dengan dasar surat ESDM dan Menteri Keuangan tersebut jelas dapat diterjemahkan bahwa pada dasarnya nilai awal RTZ sebesar USD 850 juta belum sama sekali meningkat di tahun ini,” katanya. Hal tersebut mengingat RTZ belum mendapatkan keuntungan dari produksi PT.FI di Wilayah Operasi Blok A.

“Dari sini dapat dicatat, terjadi pembodohan public oleh lembaga keuangan yang dipakai Inalum yang menilai valuasi RTZ ada di kedua blok (A dan B). Ini semestinya menjadi “pintu” masuk KPK agar tidak menimbulkan syak wasangka di ruang publik yang notabene memiliki sumber daya alam yang terkandung dalam PT FI. Mengingat kerugian yang terjadi bukanlah uang kecil bagi kondisi keuangan negara saat ini,” tegas Yusri.
Apalagi sehari setelah pelunasan PI Rio Tinto 22/12/2018, dan dikaitkan pernyataan mantan Guru Besar UI Prof Hikmahanto Juwana pada (11/06/2015) di media masa. Hikmahanto mempertegas bahwa IUPK PT.FI sebagai bentuk penyelundupan hukum. Dipertegas lagi oleh Mantan Menko Kemaritiman Dr Rizal Ramli, yang langsung memposting di group WA dan Twitter “Dua masukan Rizal Ramli terkait Freeport yang Diabaikan Jokowi”. Tidak kalah juga, sebagai pelaku sejarah postingan mantan staffsus Menteri ESDM Dr Said Didu saatnya saya buka masalah ini. “Perpanjangan operasi tersebut atas perintah atasan beliau, apa perlu dibuka semua termasuk siapa sebenarnya dibelakang papa minta saham? Kalau kalian bikin isu aneh terus lama-lama perlu juga semua dibuka biar ada yang kaget,” kata Yusri, mengutip pernyataan Said Didu.

Pernyataan ke dua tokoh yang bersentuhan dan terlibat langsung atas proses yang ada, harap Yusri, tidak boleh diabaikan oleh KPK. “Mereka tahu persis siapa penumpang gelap disetiap perpanjangan KK dan PKP2B di negeri ini. Bahkan mereka berdua telah mengirimkan kode keras dan penting kepada penegak hukum,” tandas Yusri.

Tercatat jelas, imbuh Yusri, sesungguhnya sejak lama Rio Tinto berkeinginan melepas sahamnya di PT FI secepat mungkin dari tambang Gresberg. Rio Tinto beranggapan tailing PT FI telah merusak lingkungan dan sejak tahun 2008 RTZ menyadari atas sikap Norwegia yang melarang lembaga dana pensiun negara untuk menginvestasikan dananya di perusahaan Rio Tinto.

Alasanya jelas, ungkap Yusri, RTZ dianggap terlibat langsung atas kerusakan lingkungan akibat operasional tambang Gresberg. “Bersamaan juga, lembaga pensiun serupa dari Skandanavia dan Eropa juga melarang dan membatasi investasi di Rio Tinto akibat masalah lingkungan yang diabaikan. Sehingga, semakin aneh dan tak masuk akal sehat ketika BPK-RI dan KLHK tidak menetapkan kerugian negara dari hasil audit yang sudah ada,” papar Yusri.

Saat ini, lanjutnya, publik bukanlah komunitas yang bodoh dan tidak tahu atas masalah yang menyangkut sumber daya alam (SDA). “Publik merasa memiliki dan mengontrol atas SDA yang telah diamanahkan oleh negara kepada pemerintah. Sikap ini menjadi sikap kedewasaan publik, yang tentu telah disadari oleh KPK,” tandas Yusri.

Dia juga menegaskan, tidak salah jika publik mencurigai terjadinya gejala masuk angin. “Pejabat semestinya mewakili publik. Keterangan pejabat BPK-RI Rizal Djalil dan Menteri LHK Siti Nurbaya serta Menteri ESDM Iganatius Jonan pada rilis media (20/12/2018) di kantor BPK telah menetapkan tidak ada kerugian negara akibat “nilai ekosistem yang dikorbankan dari pembuangan tailing tambang Freeport,” papar Yusri. Berdasarkan 14 temuan hasil audit BPK dengan menggunakan jasa IPB (Institut Pertanian Bogor) yang telah melakukan perhitungan jasa ekosistem yang hilang berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan dari tahun 1988 sd 1990 dan tahun 2015 sd 2016 oleh LAPAN (Lembaga Penerbangan Antariksa Negara) menunjukkan nilai jasa ekosistem yang hilang sebesar Rp 185 triliun.

“Ironisnya, BPK justru menetapkan denda PNBP terhadap kawasan hutan lindung seluas 4.535 ha digunduli tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebatas Rp 460 miliar. Padahal tercatat lebih kurang 14 item temuan BPK yang masih tanda tanya apakah sudah dilakukan penyelesaiannya, termasuk belum adanya dokumen AMDAL untuk beberapa blok tambang, seperti blok Deep Ore Zone dan Deep Mill Level Zone, Big Gosan, Gresberg Cave,” terangnya.

Dari proses selama ini, lanjut Yusri, diduga secara tidak langsung berbagai dosa kerusakan lingkungan yang dilakukan PT FI sejak berproduksi tahun 1973 justru akan diwariskan kepada sampai PT Inalum, setelah menguasai 51% saham PT.FI. “Bila dikemudian hari BPK menemukan adanya kerugian negara dari audit investigasi terhadap kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah tambang atas perintah UU. Dan yang dikorbankan jelas, bagaimana nantinya PT. Inalum akan menanggungnya? Dari hasil keuntungan yang semestinya masuk sebagai keuntungan rakyat Indonesia, justru harus dibayarkan akibat dosa yang dilakukan PT.FI,” tegas Yusri.

Dia melanjutkan, “Menjadi sangat logis saya menduga, IUPK Operasi Produksi PT FI yang telah dikeluarkan oleh Menteri ESDM menjadi cacat hukum. Selain bertentangan dengan pasal 83 UU Minerba (batasan luasan), diduga belum adanya dokumen AMDAL”.

Akhirnya berdasarkan fakta-fakta yang ada, ungkap Yusri, kesimpulan sementara di akhir 2018, adalah transaksi PI Rio Tinto dan saham FXC diduga penuh dengan dosa dosa. (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed