Pengamat Sebut Menteri Jonan Bohongi Publik Soal Masela
Jakarta, Energindo.co – Proyek gas Masela sebenarnya telah discovery pada tahun 2000. Kala itu yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) adalah Purnomo Yusgiantoro. Bahkan POD-1 sudah selesai sebelum masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), dimana waktu itu sudah diputuskan produksi gas offshore (pemerintah dan Inpex setuju) 2.5 MTPA. Hal tersebut diungkapkan oleh
Silaturahim DPP Al Irsyad di Kedubes Arab Saudi
Jakarta, energindo.co – DPP Al-Irsyad saat ini tengah menjalankan dan mengembangkan beberapa program unggulan. Apa saja programnya? Selama ini program-program yang telah berjalan dan terus dikembangkan, yaitu pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pesantren, memiliki Dewan Fatwa yang beranggotakan para Asatidzah lulusan timur tengah, memiliki Fatwa TV, dan memiliki lembaga AIRES (Al-Irsyad Respon) yakni lembaga tanggap bencana.
Jalan Lintas Seram Resmi Dibeton Warga Hualoy
Jakarta, energindo.co – Jalan trans lintas Seram yang menghubungkan transportasi dari arah Bula, SBT, Masohi Maluku Tengah, menuju dermaga Feri Waipirit-Hunimua, Pulau Ambon dan sebaliknya, resmi dibeton oleh warga Negeri Hualoy, Minggu, 5 Mei 2019. Pengecoran jalan raya lintas Seram ini dilakukan warga Hualoy, Kabupaten Seram Bagian Barat, buntut dari pembantaian secara sadis oleh puluhan
PYC Minta Pemerintah Ciptakan Harga Clean Energy yang Terjangkau
Jakarta, Energindo.co – Pemerintah dinilai belum mendukung penuh pengembangan clean energy atau energi terbarukan. Salah satu indikatornya adalah selain patokan harga yang belum kompetitif juga iklim investasi yang tidak kondusif. Demikian diungkapkan Filda Yusgiantoro, Ketua Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) seusai acara diskusi pada Selasa (5/3/2019) di Jakarta. Menurut Filda, implementasi kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT)
KPK Harus Selidiki Pengakuan Eks Dirut Pertamina Soal Suntikan Rp 1,4 Triliun ke Patra Jasa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk pro aktif memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi terhadap dugaan adanya aliran dana Rp 1,4 Triliun kepada PT Patra Jasa pada Agustus 2017. Karena pada saat bersamaan, Pertamina justru menunda beberapa proyek strategisnya, RDMP (Refinary Development Masterplan Project), proyek LPG Refrigerated terminal di Jawa Timur dan proyek
IPMMA-J Desak Polri Ungkap Tuntas Pembacokan di Ambon
Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Maluku Jakarta (IPMMA-J) sangat menyayangkan terjadinya insiden pembacokan yang dilakukan oleh beberapa pemuda Negeri Latu pada tanggal 3 Januari 2019 di Lorong Amalatu Desa Batu Merah, Kecamatan Siri Mau, Kota Ambon. Sekbid pendidikan dan kemahasiswaan IPMMA-J Ivand Wakano, mengatakan bahwa kejadian tersebut sangat tidak manusiawi. “Korban Haldun Somar mengalami luka parah dan
Chandra, Arungi Bisnis Cincin Berlian, Perusahaan Pialang, Konsultan Hukum Hingga Karaokean
Peka melihat peluang usaha bisnis. Itulah kunci utama (selain ulet, tekun, berani dan istiqamah) kesuksesan seorang Chandra Kuwatly. Betapa tidak, saat usianya belum menapaki 30 tahun, pria kelahiran Madura ini turut membidani kelahiran perusahaan pialang. Tidak tanggung-tanggung, berkat kekuatan insting bisnis dan tangan dinginnya lahir 15 perusahaan pialang. Tidak hanya itu, suami Sefrida ini juga
Anggota Sriwijaya Travel Pass Protes Penyesuaian Secara Sepihak
Diterapkannya penyesuaian kebijakan dan persyaratan penggunaan fasilitas keanggotaan dari program Sriwijaya Travel Pass (SJTP) tahun 2018 secara sepihak oleh manajemen Sriwijaya Air Group menimbulkan keresahan para anggotanya yang berasal dari Jakarta, Sorong, Yogyakarta, Jambi, Pekanbaru dan kota-kota lain di penjuru Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap merugikan para anggota SJTP. Oleh karena itu perwakilan mereka, yaitu
Ironis, Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional Era Jokowi Jeblok
Sikap pemerintah memaksakan revisi ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dianggap hanya sekadar memenuhi kepentingan segelintir pengusaha pemilik PKP2B. Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, sikap pemerintah bisa jadi akibat tekanan
Pengamat: Konsumen BBM Non Subsidi Bisa Gugat Pertamina ke Pengadilan
Terlambatnya PT Pertamina (Persero) menurunkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi akibat Dirutnya Cuti sejak sebelum Natal hingga paska tahun baru dan baru masuk kerja pada Jumat (4 Januari 2019) berpotensi menuai masalah. Pasalnya, perusahaan plat merah semestinya bisa merilis penurunan harga BBM non subsidi pada 31 Desember 2018 dan diberlakukan mulai 1
