Jakarta, energindo.co–Mantan Presiden Direktur PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, saat ini sedang didakwa di Pengadilan Jakarta Pusat, telah melakukan korupsi dan merugikan Negara karena keputusaan mengakuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia tahun 2009.
Menanggapi hal ini, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, berharap, agar adil dalam keputusannya nanti, majelis hakim bisa memahami risiko bisnis yang sudah lazim di industri migas yaitu soal uncertain atau ketidakpastian.
“Salah satunya dari potensi lapangan yang dieksplorasi. Kita tidak pernah tahu pasti 100% apakah itu dry hole atau tidak. Bahkan oleh geologis paling pintar di dunia pun, tidak ada yang bisa memastikan sumur migas tersebut akan berproduksi maksimal. Rasio keberhasilannya hanya 40-50 persen saja. Nah dari perjalanannya karena ketidakpastian itu, Direksi akhirya melakukan cut loss dan itu sebuah proses bisnis yang lazim dilakukan“, kata Arie di sela persidangan.
Setahu dia, dalam kasus ini bukan Pertamina saja yang rugi. Ada juga perusahaan lain yang sahamnya 30 persen mengalami hal sama. Sementara Pertamina hanya 10 persen saham di sana. Buat perusahaan lain, itu hal biasa dan itu bukan tindak pidana. “Jadi ya berharap Yang Mulia Majelis Hakim mengerti ini juga,” imbuhnya.
Mengenai tuduhan Jaksa, dimana Karen tekah memutuskan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa audit terhadap produk investasi dan tanpa analisa risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) dan juga tanpa persetujuan dari bagian Dewan Komisaris PT Pertamina. Arie menyatakan, setahu dia, keputusan bisnis yang diambil direksi Pertamina juga sudah melalui tahapan yang semestinya dilewati. Bahkan, sudah mendapat due diligent dari tiga konsultan raksasa seperti Delloitte dan Baker Mc Kenzie yang menyatakan bahwa investasi itu menguntungkan. Kemudian harga BMG sudah sesuai dengan hasil kajian Delloitte dan seluruh temuan Delloitte telah di cover sesuai masukan Backer.
Disisi lain, Arie mengkhawatirkan, dari aksi korporasi yang dilakukan Karen sehingga dijadikan terdakwa ini akan akan berdampak pada “mandulnya” eksplorasi. Nantinya jajaran direksi akan takut mengambil risiko bisnis kalau salah langkah karena khawatir malah dituduh melakukan perbuatan tindak pidana.
“Ya khawatirnya efek berantai dari kasus ini tidak ada yang berani eksplorasi dengan alasan pikir-pikir panjang dulu. Jadi saya tetap berharap ini tak berdampak karena di saat yang sama perusahaan swasta akan semakin besar dengan segala inovasinya sehingga rawan menguasai sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.,” tandasnya.
