FKPPA Jelaskan Beberapa Prinsip “Bekerja” di Pertamina
Jakarta, energindo– Ketua Umum, Nur Hermawan, Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif – Pertamina (SP FKPPA) mengatakan, PT. Pertamina (Persero) sangat menjaga dan menjunjung tinggi prinsip “Equality Before Of The Law”, yaitu semua sama perlakuan dimata hukum. “Mulai dari Direksi sampai bawahan harus menjunjung ini, ” katanya kepada awak media di kantornya (18/11).
AOM Gelar the 11th Asia Academy of Management Conference (AAOM)
Bali – Kekhawatiran akan era disrupsi tidak hanya dirasakan oleh para pembuat kebijakan di tataran elite politik, tetapi juga oleh masyarakat dari seluruh kalangan. Era disrupsi yang ditandai dengan pergeseran tata kelola organisasi dan nilai yang terjadi secara masif baik di lingkungan pemerintah, di dunia bisnis, maupun di sektor ekonomi ini terjadi secara cepat dan
Silaturahim DPP Al Irsyad di Kedubes Arab Saudi
Jakarta, energindo.co – DPP Al-Irsyad saat ini tengah menjalankan dan mengembangkan beberapa program unggulan. Apa saja programnya? Selama ini program-program yang telah berjalan dan terus dikembangkan, yaitu pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pesantren, memiliki Dewan Fatwa yang beranggotakan para Asatidzah lulusan timur tengah, memiliki Fatwa TV, dan memiliki lembaga AIRES (Al-Irsyad Respon) yakni lembaga tanggap bencana.
Anies; Ajak Murid ke Sekolah, Datang Senang Hati, Belajar Suka Hati, Pulang Berat Hati”
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa sebagai bagian penggerak kemajuan bangsa, maka guru harus memberikan perubahan karakter yang nyata bagi murid-muridnya. Salah satu penerapannya dalam kelas guru harus mengajarkan anak muridnya aktif dalam memahami dan mengkritis suatu pelajajaran. “Jadi murid jangan hanya diajak datang, duduk, diam saja soal pelajaran. Ini salah karena murid-mudridnya tak
RPM Merah-Putih Siap Diproduksi Massal
Kemampuan anak bangsa untuk memproduksi dan mengembangkan teknologi Radiation Portal Monitor (RPM) tidak diragukan lagi. Pasalnya, saat ini telah hadir prototype RPM Merah-Putih yang telah siap diproduksi massal setelah melalui sejumlah berbagai pengujian. Menurut Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir, BATAN, Hendig Winarno, selama ini RPM yang dipasang di wilayah Indonesia merupakan produk negara lain. “Karena
Saatnya Indonesia Move ke Inovasi
Selama ini basis sumber pembangunan Indonesia berasal dari Sumber Daya Alam (SDA). Saat ini seluruh data SDA sudah susut. Minyak susut. Batubara juga susut. Bila susut, maka basis pembangunan negeri ini akan berbasis apa? Menurut Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi, pihaknya telah melakukan kajian yang mendalam selama 2 tahun terakhir ini. “Kemudian muncullah
MA Kabulkan Gugatan Pekerja Pertamina
Jakarta, energindo..co –Mahkamah Agung RI telah memutuskan dan mengabulkan gugatan pembatalan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya atau WK Migas Terminasi. Gugatan dengan nomor perkara: 69 P/HUM/2018 dengan pihak Pemohon Arie Gumilar sebagai presiden Federasi Serikat
Mencari Kepala SKKMigas, Siapa yang Kompeten?
Sejak lembaga ini dibentuk telah terjadi 6 kali pergantian Kepala SKKMigas. Namun belum satu pun yang dipilih berasal dari internal. Kalau dipilih dari eksternal, sudah pasti perlu waktu untuk adaptasi dan memahami secara komprehensif problematika yang sudah terjadi. Untuk itu perlu waktu tidak sebentar. Padahal sektor hulu migas sedang terpuruk yang butuh recovery dan kepercayaan
Dewan Pers: Spirit Jurnalisme Tangkal Berita Bohong
Pers sejatinya tidak partisan agar dapat menjalankan tugasnya secara independen. Dengan independensi, berita yang disajikan diharapkan ada objektivitas. “Media jangan partisan. Boleh saja pemilik media berafiliasi pada pihak partai tertentu,” kata anggota Dewan Pers, Ahmad Jauhar dalam satu diskusi bertajuk “4 Tahun Kinerja Pemerintah dan Objektivitas Pers” pada Jumat (23/11/2018) di Jakarta. Acara diskusi yang
Rizal Ramli: Rencana Pencabutan Crumb Rubber dari DNI Tidak Masuk Akal
Ekonom senior Rizal Ramli menilai rencana pemerintah mencabut industri crumb rubber (karet remah) dari daftar negatif investasi (DNI) sebagai tidak masuk akal. Langkah tersebut justru akan mematikan industri nasional yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. “Lha wong yang sekarang saja sudah terjadi idle capacity. Kapasitas produksi kita sekarang sudah 5,6 juta ton lebih. Sementara
