Purnomo Yusgiantoro: Indonesia Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen Berdasar UU
Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro menilai Indonesia masih membutuhkan migas untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Untuk menggiatkan investasi hulu migas, perlu dibentuk badan khusus di luar pemerintah yang melakukan pengaturan, pengurusan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan migas yang dilandasi peraturan perundang-perundangan. “Di masa depan perlu dipastikan
FSPPB Gugat Kebijakan Menteri BUMN ke PN Jakarta Pusat
Jakarta, energindo — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset
Anggota DPR PKS Minta Permen ESDM No.8 Tahun 2020 Dievaluasi
Jakarta, energindo — Anggota Komisi VII DPR-RI, Saadiah Uluputty meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri lantaran telah menghilangkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Saadiah, kalau memang dianggap perlu untuk menurunkan harga gas bagi industri tertentu,
Pasal 77 UU BUMN Didaftarkan Uji Materil ke MK
Jakarta, energindo — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) hari ini Rabu (15/7/2020) menyambangi kantor kantor Mahkamah Konstitusi. Kedatangan Federasi yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) ini dalam rangka permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang
Ada Inkonsistensi dalam Pembahasan RUU Migas?
Jakarta, energindo — Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempertanyakan keseriusan dalam pembahasan RUU Migas. Merek juga menilai ada inkonsistensi terkait sehingga lenyap dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. Padahal RUU Migas merupakan amanah dari ketetapan keputusan Mahkamah Konsitutusi (MK) dalam sidang judicial review tahun 2012. “Pada saat masa bakti DPR periode 2014
RUU Cipta Kerja Klaster Migas Ancam Peran Pertamina?
Jakarta, energindo — Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Juajir Sumardi, menyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berpotensi gerus eksistensi Pertamina sebagai BUMN migas terbesar di Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) nasional. Menurutnya, norma yang terdapat pada Pasal 41A Ayat (2) RUU Cipta
Kapolri Bentuk Satgas Kuda Laut Untuk Awasi Distribusi BBM
Jakarta, energindo– Kapolri Jenderal Idham Azis membentuk Satgas Kuda Laut untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Satgas itu dipimpin Kabareskrim, beranggotakan Wakabaharkam dan Kakorbrimob. “Polri berkomitmen lakukan pengawalan dan pengawasan maksimal terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM,” ujar Idham, saat memberikan sambutan usai
Imbas Kebijakan Harga BBM Pemerintah, Potensi Kerugian Pertamina Capai Rp 23.471 Triliun
Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium pada Rabu (10/10/2018) berpotensi merugikan PT Pertamina (Persero). Berapa potensi nilai kerugiannya? Pertamina bakal alami kerugian. “Harga ke ekonomian Premium Oktober 2018 adalah Rp 9.991,70,- perliter. Sedang harga jual Premium selama ini oleh Pertamina Rp 6.550, – per liter,” kata Direktur Eksekutif Center of
SP Pertamina Ajukan Judicial Review Permen ESDM ke MA
Federasi Serikat Pekerjaa Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Mahkamah Agung (MA). Apa alasan dan pasal berapa yang digugat? “Kami menilai Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2, ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Permen sebelumnya,” kata Arie Gumilar, Presiden FSPPB dalam keterangannya
