Ada Inkonsistensi dalam Pembahasan RUU Migas?
Jakarta, energindo — Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempertanyakan keseriusan dalam pembahasan RUU Migas. Merek juga menilai ada inkonsistensi terkait sehingga lenyap dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. Padahal RUU Migas merupakan amanah dari ketetapan keputusan Mahkamah Konsitutusi (MK) dalam sidang judicial review tahun 2012. “Pada saat masa bakti DPR periode 2014
RUU Cipta Kerja Klaster Migas Ancam Peran Pertamina?
Jakarta, energindo — Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Juajir Sumardi, menyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berpotensi gerus eksistensi Pertamina sebagai BUMN migas terbesar di Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) nasional. Menurutnya, norma yang terdapat pada Pasal 41A Ayat (2) RUU Cipta
Kapolri Bentuk Satgas Kuda Laut Untuk Awasi Distribusi BBM
Jakarta, energindo– Kapolri Jenderal Idham Azis membentuk Satgas Kuda Laut untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Satgas itu dipimpin Kabareskrim, beranggotakan Wakabaharkam dan Kakorbrimob. “Polri berkomitmen lakukan pengawalan dan pengawasan maksimal terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM,” ujar Idham, saat memberikan sambutan usai
Imbas Kebijakan Harga BBM Pemerintah, Potensi Kerugian Pertamina Capai Rp 23.471 Triliun
Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium pada Rabu (10/10/2018) berpotensi merugikan PT Pertamina (Persero). Berapa potensi nilai kerugiannya? Pertamina bakal alami kerugian. “Harga ke ekonomian Premium Oktober 2018 adalah Rp 9.991,70,- perliter. Sedang harga jual Premium selama ini oleh Pertamina Rp 6.550, – per liter,” kata Direktur Eksekutif Center of
SP Pertamina Ajukan Judicial Review Permen ESDM ke MA
Federasi Serikat Pekerjaa Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Mahkamah Agung (MA). Apa alasan dan pasal berapa yang digugat? “Kami menilai Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2, ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Permen sebelumnya,” kata Arie Gumilar, Presiden FSPPB dalam keterangannya
