oleh

Dari UU NO.22 tahun 2001 Tentang Migas, Signature Bonus Sampai Nomenklatur, Masih Jadi Sorotan FSPPB

Jakarta, energindo, — Dalam acara “Bincang Seru dan Takjil Ramadhan FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) dalam refleksi 111 Tahun kebangkitan Nasional Masa Depan Pertamina sebagai pilar ekonomi dan pengelola energi bangsa, kemana di pertaruhkan? beberapa waktu lalu di Jakarta. Presiden FSPPB, Arie Gumilar kembali menyoroti beberapa hal.

Yang pertama adalah lahirnya UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Menurutnya, pengelolaan energi khususnya sektor Migas menjadi liberal dan cenderung dikendalikan oleh Kapitalis. Pertamina yang semula terintegrasi dari hulu sampai hilir di unbundling.

Di sektor hulu posisi Pertamina dipersamakan dengan KKKS asing. Demikian juga di hilir dibentuk AP Anak Perusahaan) yang terkadang antar AP bahkan dengan Induknya harus saling berkompetisi. Akhir-akhir ini Kilang (Refinery Unit) juga akan di unbundling dijadikan AP.

“Bahkan beberapa kilang akan membentuk JV sehingga tidak lagi 100% Pertamina. turunan kebijakan UU No 22 th 2001 seringkali tidak berpihak kepada Pertamina, contohnya Permen ESDM No. 23 tahun 2018 yang telah dibatalkan MA karena digugat oleh FSPPB,” jelasnya.

Kemudian ada juga penetapan tarif Signatore Bonus utk Blok Rokan dan Komitmen Kerja Pasti fantastis yg
membebani Pertamina. Selain itu PP No. 72 tahun 2016 tentang Holding Migas menyisakan permasalahan yang belum terjawab karana 43% Saham PGN dimiliki oleh publik (asing). Pertagas sudah diakuisisi oleh PGN, ada juga kabar bahwa Bisnis LNG akan dipindahkan juga ke PGN.

“Sk 39/MBU/II/2017 tentang Nomenklatur Direksi Pertamina yang gemuk, menghilangkan direktorat gas dan EBT dinilai tidak sesuai dengan visi Pertamina menjadi Perusahaan Energi
kelas Dunia,” tukasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed