oleh

Dewan Pakar ICMI : Tida Ada Aktor Tunggal Boleh Gunakan TNI

Jakarta, Energindo.co – (Sekecil Apapun Pelibatan Tentara Ke Otoritas Sipil Harus Dengan Keputusan Politik)

Rakyat bingung Pangdam Jakarta tiba-tiba mencopoti baleho HRS konon karena smbarangan masang dan tidak bayar pajak.? Rakyat makin pening apa tni urusi pajak baliho? Kini beredar rumor juga presiden akan gerakkan pasukan khusus untuk atasi keadaan.??

Redaksi minta tanggapan Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo via telepon Sabtu 21/11/20 sbb ;

Apapun kalo tidak taat hukum/aturan pasti kacau. Olah raga saja yg kecil klo tdk taat aturan bisa bunuh2an bisa membakar seluruh kota. Apalag dalam tata kehidipan yang kompleks maka wajib taati aturan yang ketat itulah manusia butuh hukum / UU. Semua harus taati UU. Tanpa kecuali apalagi termasuk TNI. Polri. ASN dll Dalam UU 34/ 2004 tentang TNI juga di UUD45 dan konvensi dunia gerak tentara diatur rinci. Sekecil apa pun pelibatan tentara ke otoritas sipil harus dengan keputusan politik. Ya sekecil apapun kecuali menghadapi bencana alam seperti tsunami di Aceh tentara bisa lgsg dikerahkan tanpa keputusan politik. Keputusan politik dalam doktrin universal euis et bellum. Just war dan konvensi internasional adalah minimL dari tiga lembaga yaitu DPR. Presiden dan Menhan dan Keputusan politik hrs jelas masalah apa dan masa berlakunya tidak boleh permanen maximal 1th jika masih diperlukan bisa diperpanjNg 1th lagi namun dengan sidang lagi 3 lembaga tsb. Jadi tak ada aktor tunggal yang bisa dan boleh gunakan tentara. Presiden pun tak boleh gunakan tentara tanpa keputusan politik tadi. Terjawab lah rumor presiden akan gunakan pasukan khusus utk atasi keadaan. Itu tidak boleh oleh UU apalagi nentukan keadaan tertentu juga hrs dengan keputusan politik.
Kita sudah punya UU Nomor 23/ 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA keadaan negara bisa dalam 3 keadaan:
(1) normal
(2) darurat sipil
(3) darurat militer/perang.
Dalam keadaan normal dan darurat sipil penguasanya tetap pengguasa sipil.
Baru dalam keadaan darurat militer atau perang penguasa di daerah tersebut adalah TNI.
La, sekarang ini, negara normal. Darurat sipil pun tidak apalagi darurat militer ? Ko tiba2 ada tentara mssuk ke otoritas sipil tanpa keputusN politik Itulah yang membuat bingung masyarakat kalau aturan dilanggar pasti kacau. Apalagi memvonis seseoraang jadi ancaman negara itu bukan wenang pejabat tapi wenang tupoksi pengadilan. Apalagi cuma masalah pajak baliho itu wenang otoritas sipli Pemda setempat. Bangsa dan negara akan maju jika pejabatnya jadi toladan taat aturan sebaliknya bangsa dan negara ambyar jika pejabatnya tidak jadi contoh ketaatan pada aturan,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed