oleh

Dimana Peran Mantan Komisaris Pada Kasus yang Menjerat Karen?

Jakarta, energindo– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus korupsi dalam proses akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia yang menjerat terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan.

Pada Kamis (11/4/2019) mantan Komisaris PT Pertamina, yaitu Humayun Bosha dan Umar Said, ikut serta dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Umar Said menyatakan proses akuisisi BMG dimaksudkan sebagai latihan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pertamina ikut lelang internasional.

Menanggapi hal ini, Pengacara Karen Agustiawan, Soesilo menyatakan, kesaksian mantan komisaris tersebut hal yang tak pantas untuk Komisaris sebuah perusahaan BUMN besar seperti Pertamina .

“Ini seperti main-main. Selama saya menjadi advokat, baru kali ini saya mendengar biding coba-coba. Ada biding yang main-main yang katanya untuk pelatihan untuk SDM. Itu tidak ada kalimat-kalimat seperti itu karena konsekuensi dari biding ketika kita ditunjuk sebagai pemenang maka harus terus dilakukan. Kalau tidak, mereka akan melakukan gugatan karena mengandung akibat hukum yang ada resiko-resiko yang harus ditanggung,” katanya pada media..

Ditambahkannya , dari kedua saksi tersebut ia melihat ada ketidakjelasan dan ketidakjujuran. “Saya melihat terlalu banyak alibi, Contohnya adalah persetujuan yang diberikan itu, ada bukan tidak ada persetujuan. Persetujuan diberikan pada tanggal 30 April 2009, yang katanya hanya untuk biding/untuk menawar saja. Anggaran dasar tidak pernah menjelaskan itu.

Satu kali mereka mendapatkan persetujuan itu sampai pembentukan anak perusahaan pun di Australia, itu juga termasuk dalam persetujuan tersebut,” kata Soesilo. Jadi, tidak perlu lagi ada perdebatan persetujuan biding atau persetujuan akuisisi.

Lebih jauh Soesilo mempertanyatakan persetujuan komisaris (ada atau tidak ada), itu wilayahnya dimana. “Hal itu adalah persoalan-persoalan angggaran dasar antara komisaris dengan direksi. Kalau memang ada kesalahan dari direksi kan bisa ditindak direksinya. Tapi ini sebaliknya. Bahkan mendapatkan pembebasan tanggungjawab oleh pemegang saham itu sendiri.

“Hal ini menjadi pertanyaan besar dan blunder. Bahkan, dibawa ke ranah yang mengandung unsur pidana, khususnya pidana korupsi,” katanya.

Disisi lain, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Sugeng, mengatakan Direksi Pertamina kala itu langsung menandatangani perjanjian yang disepakati dengan rekanannya. Sementara proses meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris Pertamina terlewati.

Ketika ditanya apakah saksi komisaris bisa berpotensi menjadi terdawa juga, Sugeng menyatakan,  tidak ada pemikiran kearah sana karena kedua komisaris dihadirkan hanya sebagai saksi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed