oleh

Direksi PLN Sulit Lolos dari Jeratan Suap PLTU Riau 1

-Listrik-57 views

Lebih kurang 3 bulan lalu, tepatnya pada 13 Juli 2018, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni M. Saragih (EMS), yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Politisi dari Partai Golkar ini diduga menerima suap Rp 500 juta dari Johanes B Soekoco (JS) sebagai CEO Blackgold Natural Resources Ltd di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, mantan Sekjen Partai Golkar saat itu.

Dari Keterangan tersangka EMS sebagai saksi, yang disumpah dibawah kitab suci terhadap terdakwa JS di sidang pengadian Tipikor Jakarta pada Kamis (11/10/2018), EMS secara tegas mengatakan bahwa bagian komisi 2,5% dari nilai total proyek PLTU Riau 1 sekitar USD 900 juta, yaitu USD 22,5 juta akan dibagi 3. Jadi, diduga yang akan diterima Direksi PLN terkait PLTU Riau 1 mencapai USD 7,5 juta. Semua keterangan EMS tersebut tidak dibantah oleh JS.

“Artinya dari fakta persidangan itu telah menambah kekuatan keyakinan pembuktian bagi penyidik KPK untuk menetapkan status hukum Sofyan Basyir (SB) Dirut PT PLN (Persero) dan kawan-kawan dalam perkara tersebut, apakah tetap sebagai saksi atau tersangka?,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, dalam keterangannya pada Senin (15/10/2018) di Jakarta.

Harus dipahami secara hukum acara, ungkap Yusri, keterangan EMS dibawah sumpah ayat suci lebih mempunyai kekuatan hukum pembuktian lebih tinggi dari keterangan EMS saat di BAP penyidik. “Bila EMS berbohong dibawah sumpah maka akan berakibat majelis hakim dapat memberatkan hukumannya. Bahkan saksi yang disumpah apabila berbohong dalam memberikan keterangan di persidangan dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka oleh majelis hakim,” kata Yusri.

Terkait EMS mengembalikan semua uang yang diterimanya sekitar Rp 2.25 miliar kepada KPK sebagai bentuk kesungguhannya untuk memeroleh status JC (justice colaborator), sehingga keterangan EMS di persidangan dianggap mempunyai nilai kebenaran tinggi oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut dari KPK, hal tersebut kata Yusri, merupakan pesan atau tanda EMS kepada elit-elit Partai Golkar untuk mengembalikan secara penuh dana yang diterima dari JS untuk kegiatan Munaslub Partai Golkar, Desember 2017. Jamak diketahui, Munaslub ini mengantarkan Airlangga Hartanto menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin.

Boleh jadi, lanjut Yusri, pesan sangat serius dari EMS tersebut membuat elit-elit Partai Golkar yang pernah menerima uang haram itu sulit tidur nyenyak. Bahkan menjadi ancaman anjloknya suara perolehan dalam Pileg dan Pilpers 2019 dari kader Partai Golkar.

Apalagi Sofyan Basyir, Dirut PLN telah mengaku dan dikutip di berbagai media. “Ada 9 pertemuan dengan para tersangka dan terdakwa suap ini maupun pihak yang masih menjadi saksi statusnya, khususnya pertemuan pertama SB dengan Setya Novanto, yang mengatakan, kalau PLTGU Jawa 3 yang di minta sudah ada kandidatnya. Kalau mau PLTU Riau 1 saja masih kosong kandidatnya. Kemudian penyidik KPK telah menyita banyak dokumen sebagai tambahan alat bukti dan rekaman CCTV serta sadapan pembicaraan antar pihak yang terkait, baik di rumah SB maupun di kantor PLN dan tempat pertemuan lainnya seperti di hotel Fairmount dan BRI Prime Lounge,” papar Yusri. Sehingga semakin jelas mosaik rangkaian peristiwa kejahatan korupsi yang dilakukan bersama-sama sejak awal sampai dengan terbukti tertangkap tangan menerima suap Rp 500 juta.

“Kalau KPK tidak juga cepat menetapkan status hukum Direksi PLN terkait kasus tersebut, publik semakin mencurigai bahwa sangat kuat intervensi pihak pihak elit kekuasaan terhadap oknum-oknum di elit KPK untuk menutup kasus ini berpotensi menyentuh Direksi PLN. Karena bisa jadi kalau hal ini tidak dicegah akan memberikan efek domino atau membuka kotak pandora lebih besar terhadap proyek- proyek pembangkit listrik lainnya di dalam proyek 35.000 MW diduga diatur seperti PLTU Riau 1, maka bisa lebih menggegerkan dunia,” tandasnya. Pihak pimpinan KPK harus berani melawan semua intervensi, bila mau tetap menjaga integritas lembaga KPK di depan publik tidak semakin terpuruk. (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed