oleh

Dokumen RDP DPR Komisi VII – KESDM, Kunci Kasus Dugaan Suap Samin Tan ke Eni Saragih

-Listrik-19 views

Saat dakwaan terhadap kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 dibacakan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan terhadap terdakwa Eni Saragih pada 29 November 2018 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terungkap bahwa Samin Tan dan anak buahnya bernama Nenie Afwani telah dicekal untuk bepergian keluar negeri oleh KPK sejak 15 September 2018.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, pencekalan kedua orang tersebut berdasarkan alat bukti yang kuat. “Salah satunya adanya aliran dana Rp 1 miliar yang diterima oleh Eni Saragih terkait kasus IUP Operasi Produksi PT Asmin Koalindo Tuhuf (PT AKT), anak usaha Borneo Lumbung Energy Tbk yang telah diterminasi oleh Menteri ESDM pada 19 Oktober 2017,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Senin (10/12/2018) di Jakarta. Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 3174 K/30/MEN/2017.

Meskipun awalnya PT AKT dimenangkan dalam putusan sela oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta pada April 2018, lanjut Yusri, tetapi dalam perkembangannya dikalahkan oleh putusan Majelis Tinggi PTUN pada Agustus 2018. “Walaupun demikian pihak PT AKT tetap berupaya agar bisa menambang batubara dengan melanggar hukum sejak berperkara di pengadilan dengan mengabaikan SK Menteri ESDM yang sudah melarangnya. Karena ngotot maka pihak Samin Tan Cs sempat dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Minerba ke Bareskrim Mabes Polri sekitar Mei 2018,” papar Yusri.

Menurutnya, upaya Samin Tan Cs menggunakan jasa kekuasaan Eni Saragih dari Partai Golkar, saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI untuk menekan Kementerian ESDM sangat penting dan berpengaruh. “Bahkan berdasarkan informasi yang sangat layak dipercaya, di dalam forum acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR Komisi VII dengan KESDM, Eni Saragih Cs diduga berulang kali menekan KESDM terkait SK
diterminasi Menteri ESDM terhadap status IUP OP PT AKT,” tandas Yusri. Oleh karena itu KPK harus bisa mengambil catatan dokumen rapat tersebut. “Termasuk rekamannya bila ada karena dari dokumen dan rekaman tersebut KPK bisa mengembangkan kasus tersebut lebih luas dan mengungkap keterlibatan kolega Eni Saragih di Komisi VII DPR dan di partainya,” ujarnya. (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed