Jakarta, energindo– Ketua Umum, Nur Hermawan, Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif – Pertamina (SP FKPPA) mengatakan, PT. Pertamina (Persero) sangat menjaga dan menjunjung tinggi prinsip “Equality Before Of The Law”, yaitu semua sama perlakuan dimata hukum.
“Mulai dari Direksi sampai bawahan harus menjunjung ini, ” katanya kepada awak media di kantornya (18/11).
Terlepas siapaun pemimpin di Pertamina nanti, lanjutnya, baik itu dari inetrnal atau luar Pertamina, dia haruslah bersih dari segala macam track record negatif yang bisa menyebabkan hal kontraproduktif bagi korporasi, juga termasuk namun tidak terbatas adanya dugaan tindak pidana korupsi dimasa lalu dan tidak boleh mempunyai catatan pidana apapun, sebagaimana pekerja diberi persyaratan dimaksud untuk bisa bekerja di Pertamina.
“Misalkan kalau kami di perkapalan, juga sangat ketat seleksi track record_nya. Dari struktur paling atas sampai struktur yang paling bawah,” ungkapnya.
Selain itu, Direksi dan pekerja Pertamina harus”bekerja” jauh dari kepentingan politik partai dan golongan manapun. Hal ini karena Pertamina memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat Indonesia dan merupakan salah satu BUMN yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.
Apalagi, katanya, visi serta misi menjadi World Class Company bukan merupakan sebuah keniscayaan, sehingga kebutuhan akan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan agar dapat memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan. Prinsip the right man on the right place selalu menjadi tolok ukur akan dibawa kemana perusahaan ini kedepannya.
“Jadi sebaiknya pergantian pimpinan tertinggi yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus dilihat dari segala aspek seperti tertuang pada Permen BUMN PER-03/MBU/02/201. Siapa pun dia,” tegasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut ada baiknya penunjukan Dewan Direksi dan Komisaris wajib mempertimbangkan segala saran dan masukan oleh semua kalangan termasuk di dalamnya wadah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang telah diakui keberadaan dan eksistensi sebagai mitra strategis dari perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang tertuang didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Kita juga siap bantu audiensi dan bicara soal ini. Kita siap beri masukan kepada pemangku kepentingan,” tukasnya.
