oleh

Giliran SPP UPms III Nyatakan Menolak Rencana Privatisasi Sub Holding Pertamina

Jakarta, energindo — Pekerja PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP UPms III) yang merupakan salah satu konstituen dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), ikut menanggapi  dinamika rencana Direksi PT Pertamina Persero untuk melakukan IPO (Innitial Public Offering) untuk Sub-holding Migas. 

Selain itu mereka juga menanggapi terkait pergantian susunan Direksi PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN tentang Pemberitahuan Perubahan Nomeklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dan pembentukan organisasi Holding dan Sub Holding Migas

Ketua Umum, Serikat Pekerja Upms III, Aryo Wibowo Hendra Putro, lewat siaran pers, menyatakan, ada 6 alasan yang membuat pihaknya menolak keras rencana itu. Diantaranya;

1. Pembentukan Holding dan Subholding Migas dan rencana IPO pada Subholding Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 serta tidak sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003 dimana Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas dilarang untuk diprivatisasi.

2. FSPPB dan konstituennya tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan terkait perubahan organisasi ini yang mana tidak sesuai dengan PKB Periode 2019-2021 Bab I Pasal 7 (8) “Dalam hal Perusahaan melakukan perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan Pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh FSPPB”.

3. Pembentukan Holding  dan Subholding Migas adalah akal-akalan agar bisa melakukan IPO pada kegiatan Pertamina yang tidak mungkin dilakukan pada induk usaha PT Pertamina (Persero), maka dipecahlah bisnis-bisnis utama Pertamina menjadi sub holding agar bisa dijual, dan sangat berpotensi dimiliki oleh asing (seperti Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom yang 35% sahamnya dimiliki  Singtel merupakan perusahaan asing berasal dari Singapura). Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri Kedaulatan Energi Indonesia.

 4. Pembentukan Holding dan Subholding Migas bukannya bertujuan untuk efisiensi bahkan menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan Subholding dan Sub – sub holdingnya serta setiap transaksi antar perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual dipasaran.

 5. Pemisahaan unit bisnis dari hulu ke hilir menjadi  perusahaan yang terpisah-pisah akan membentuk silo-silo yang semakin menyulitkan koordinasi operasional antar unit dan membuat benturan kepentingan bisnis antar Subholding karena masing- masing memiliki KPI dan target profit yang harus tercapai.

6. Komposisi direksi PT Pertamina (Persero) yang di dalamnya hanya terdapat Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Penunjang Bisnis, Direktur Logistik & Infrastruktur serta Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Bisnis. Tidak ada Direktur Hulu, Direktur Pengolahan ataupun Direktorat Pemasaran yang merupakan inti bisnis Pertamina. Dengan demikian Direksi Holding Pertamina bisa diisi dengan orang yang tidak paham bisnis Migas, sehingga keputusan-keputusannya justru bisa membahayakan perusahaan. 

Berdasarkan 6 hal, menyatakan, pihaknya menolak pembentukan Holding dan Subholding Migas dan privatisasi Subholding Migas melalui IPO karena dapat mereduksi kewenangan negara atas BUMN dan berpotensi menjadi legitimasi denasionalisasi, penjualan, dan penghilangan BUMN. Termasuk menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut. 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed