oleh

Harga BBM Murah Sebatas Impian

Jakarta, Energindo.co. – Penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara legal formal (Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Keputusan Menteri (Kepmen ESDM), dan secara material (harga minyak dunia yang sudah turun 70 persen), maka harga BBM di Indonesia sudah semestinya turun sesuai aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan persnya, Kamis (23/4/2020).

“Berapa harga semestinya itu sudah ada dalam aturan resmi yang dikeluarkan Pemerintah pada 27 Februari 2020, yaitu Kepmen ESDM no 62 K/2020 oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif,” kata Yusri.
Sehingga kalau harga minyak dunia turun, lanjut Yusri, tetapi hanya di Indonesia yang tidak mau turun, maka apakah negara ini negara hukum atau negara kekuasaan?

“Faktanya sejak 15 April 2020, Pertamina sudah menjual Premium Ron 88 Rp5100 per liter dan Pertamax Ron 92
Rp6350 diluar pajak kepada semua industri. Tapi rakyat masih membeli BBM Premium 88 di seluruh SPBU dengan harga Rp6450 perliter dan Pertamax 92 Rp9000 perliter,” papar Yusri.

Sebelumnya, Yusri mengemukakan bahwa semakin tipis harapan rakyat akan haknya menikmati harga BBM yang wajar di negeri ini, meskipun harga minyak dunia menunjukan angka sudah terkoreksi sekitar 70 persen selama kuartal 1 Tahun 2020. Ironisnya, harga BBM murah hanya bisa dinikmati oleh rakyat dalam mimpi.

“Hal itu terkait pernyataan Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina dalam RDP dengan DPR Komisi VII pada 21 April 2020 bahwa benar harga produk BBM saat ini malah dibawah harga crude, dan Pertamina sebagai BUMN tidak bisa mengikuti formula harga BBM yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM,” kata Yusri. Bila diikuti nanti Pertamina tidak mampu membayar gaji karyawan dan membiayai Opex (Operation Expenditure) dan capex (Capital Expenditur) nya.

Menurut Yusri, sikap Dirut menyalahkan aturan soal BBM yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM memperlihatkan sikap putus asa dewan direksi dan Dewan Komisaris.

Padahal semua aturan, lanjut Yusri, berakar pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang sudah dirubah dengan Perpres Nomor 34 Tahun 2018, semua aturan itu didasari UU Migas Nomor 22 Tahun 2001.

“Pernyataan Dirut Pertamina itu ibarat buruk muka cermin dibelah, kesalahan manajemen Pertamina selama ini terbukti telah mengelola perusahaan tidak efisien dalam menjalankan proses bisnisnya dari hulu ke hilir. Faktanya sudah merupakan penyakit bawaan yang kronis. Namun kenyataan itu oleh Dirut seolah ingin menyatakan ke publik kesalahan itu adanya di peraturan KESDM dan Peraturan Presiden serta UU Migas,” papar Yusri.
Padahal aturan tersebut sudah berlangsung lama dan beberapa kali telah direvisi sudah dilaksanakan dalam kebijakan harga BBM nasional.

“Prinsipnya semua aturan tersebut untuk melindungi kepentingan Pemerintah bisa memungut pajak BBM, kelangsungan bisnis Badan Usaha (Pertamina dan Shell, Total, Vivo, AKR dan Petronas) dengan menikmati margin maksimal 11 persen (10/90 x harga dasar) dan kemampuan Rakyat menikmati harga BBM yang dijual dengan harga wajar, bagi Rakyat tidak mampu oleh Pemerintah disubsidi tetap dan dianggarkan dalam APBN, termasuk untuk harga LPG 3 kg,” kata Yusri.

Lebih jauh Yusri menyatakan, “Kalau mau jujur, Pertamina sudah menyimpan penyakit bawaan yang kronis, tetapi selama tidak ada virus setara Covid 19, maka semua itu masih bisa ditutupi dengan aksi aksi penerbitan surat hutang (global bond) untuk membiayai aksi perusahaan berupa akuisi dan investasi proyek baru, istilah kasarnya gali lubang tutup lubang.

Hal yang kronis, imbuh Yusri, meliputi pembelian participasing interest beberapa asset blok migas di luar negeri, seperti di Malaysia, Aljazair dan Afrika (saham MnP), beberapa kontrak kontrak jangka panjang LNG yang ada, dan proses bisnis pengadaan minyak dan LPG yang belum transparan juga sampai saat ini di ISC, ternyata berbanding terbalik dengan ucapan Ahok sebagai Komisaris Utama di akun twitternya.

Sebagai contoh nyata, lanjut Yusri, Pertamina menjual BBM Premiun Ron 88 ke industri seharga Rp 5.100 per liter di luar pajak sejak 15 April 2020. “Pertanyaannya mengapa rakyat sampai sekarang membeli Premium Ron 88 di SPBU masih diharga Rp 6450 per liter. Itupun kadang sulit ada di SPBU, sehingga rakyat terpaksa beli Pertalite atau Pertamax Ron 92,” kata Yusri. Bahkan sekarang muncul banyak buzzer bayaran yang membuat opini bahwa kejatuhan harga minyak dunia yang terakhir dipresentasi harga WTI bisa minus USD 37 per barel tak bisa dikaitkan harga BBM harus turun. Dan hanya sebuah angka perdagangan derivatif untuk perdagangan berjangka adalah benar.

“Seolah-olah Pertamina berada di ruang hampa yang terpisah dari harga minyak dunia, dan seolah olah harga minyak dunia bukan menjadi rujukan harga BBM yang dijual di wilayah NKRI,” ungkap Yusri. Namun tidak terbantahkan harga Dated Brent merupakan acuan harga minyak mentah dunia dan harga BBM publikasi MOPS merupakan acuan produk BBM yang sudah digunakan Pertamina selama 20 tahun dalam jual beli minyaknya.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa KESDM, SKK
Migas, BPH Migas, PLN semua berlangganan publikasi MOPS dan Argus yang menerbitkan harga minyak mentah dan BBM di dunia. Bahkan tidak tanggung-tanggung biaya berlangganan publikasi itu nilainya sekitar Rp. 100 milyar/ per tahun untuk tiap instansi di atas,” papar Yusri. Oleh karena itu, sudah saatnya para pejabat publik yang digaji dengan uang rakyat untuk segera hentikan semua kebohongan di ruang publik, agar rakyat tidak melihat bahwa terkesan negara kita diatur secara crossboy, sebaiknya lakukan kebijakan penentuan harga BBM itu sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dan Pemerintah dan DPR juga harus mengawasi kepentingan rakyat nya dan harus menunjukan contoh yang baik dalam menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri, bukan sebaliknya.

“Bagi Dewan Direksi Pertamina jujurlah kalau sudah tak mampu menjalankan perintah pemegang saham, bersikap satrialah nyatakan lempar handuk itu lebih baik ketimbang jadi beban negara dan rakyat,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed