oleh

Imbas Kebijakan Harga BBM Pemerintah, Potensi Kerugian Pertamina Capai Rp 23.471 Triliun

-Regulasi-60 views

Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium pada Rabu (10/10/2018) berpotensi merugikan PT Pertamina (Persero). Berapa potensi nilai kerugiannya?

Pertamina bakal alami kerugian. “Harga ke ekonomian Premium Oktober 2018 adalah Rp 9.991,70,- perliter. Sedang harga jual Premium selama ini oleh Pertamina Rp 6.550, – per liter,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangannya, Jumat (12/10/2018) di Jakarta.
Maka kira-kira potensi kerugian Pertamina dari Oktober hingga Desember 2018, perinciannya lanjut Yusri, akan diperoleh potensi kerugian Pertamina dari menjual Premium, Pertalite dan Solar adalah sebagai berikut :

Premium
Rp 9,991.70 – – Rp 6.550 ,- = Rp 3, 441.70 ,- perliter

Pertalite
Harga keekonomian sekitar Rp 10.100, perliter dikurangi harga jual Rp 7.800,- perliter , maka kerugian Rp 10.100,- -Rp 7.800 ,- = Rp 2.300,- perliter

Solar: Harga keekonomiannya setara dengan Premium yaitu Rp 9.990 ,- , krn ada subsidi tetap Rp 2000 , maka potensi kerugiannya Rp 9.990,-
– Rp 2000,- – Rp 5.150 = Rp 2.840 ,- perliter.

Berdasarkan asumsi setiap bulan, Pertamina menyediakan Premium 1 juta KL , Pertalite 400 KL dan Solar 1.3 juta di seluruh Indonesia, maka untuk 3 bulan kedepan akan diperoleh potensi kerugian Pertamina sebagai berikut:

A. Premium

3 bulan X 1 juta KL X Rp 3,441.70 , perliter = Rp 10.325 Triliun .

B. Pertalite

3 bulan x 300.000 KL × Rp 2.300 /liter = Rp 2.070 Triliun.

C .Solar

3 bulan X 1.3 jt KL X Rp 2.840,- = 11.076 Triliun.

Total potensi kerugian Pertamina adalah Rp 23.471 triliun.

“Potensi kerugian tersebut akibat kebijakan pemerintah yang diduga menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden nmr 43 Tahun 2018,” ujar Yusri. Termasuk siapakah yang berhak menentukan harga BBM tertentu bersubsidi dan penugasan, apakah Menteri ESDM atau Meneg BUMN. Silakan baca Perpres di atas,” tandas Yusri.

Apakah kebijakan ini bisa dikatakan wajar terkait dengan agenda Pilpres 2019? “Terpulang ke masing pihak yang sudah cerdas . Yang penting kita harus kawal. Jangan sampai Pertamina karam karena tugasnya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, selain sebagai penggerak semua sektor ekonomi,” tegas Yusri.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir, mengutarakan mekanisme kenaikan harga BBM. “Pertamina dalam menghitung harga BBM berdasarkan rata-rata 3 bulan terakhir dan rata-rata harga MOPS (Mean of Platts Singapore atau penilaian produk untuk trading minyak di kawasan Asia) Mogas 92/Pertamax pada periode Agustus 2018-Oktober 2018 sebesar USD 88,67 per barel,” kata Inas.

“Kalau rata-rata kurs Dolar Agustus 2018-Oktober 2018 Rp 14.800, maka rata-rata harga pokok Pertamax di bulan Oktober 2018 adalah 88,67 dikali Rp 14,800/159 = Rp 8.254,” ucap Inas.

Selain itu, lanjut Inas, ada PPN 10% dan PBBKB (pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor) 5% dari harga pokok tersebut sehingga diperoleh angka Rp 1.238 serta biaya distribusi plus penyimpanan adalah Rp 830 per liter. 

Harga Pertamax yang kini mencapai Rp 10.400 jika merujuk hitung-hitungan di atas, kata Inas, sudah sesuai.

“Tapi ini belum termasuk margin Pertamina loh! Jadi naiknya Pertamax menjadi Rp 10.400 adalah wajar dong?” katanya. (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed