oleh

Infrastruktur Migas Minim, Industri Jatim Terancam Gulung Tikar

-Daerah-18 views

Saat ini ada beberapa industri di Jawa Timur terancam bangkrut. Pasalnya, selain harga gas yang tinggi juga karena minimnya infrastruktur.

Ada beberapa perusahaan industri telah mengajukan penambahan kuota gas ke PGN namun ditolak karena alasan keterbatasan pasokan. Kawasan industri tersebut khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Akibat kekurangan pasokan gas bumi dari beberapa blok migas, seperti (PHE West Madura Offshore, Kangean Energy Indonesia, Husky CNOOC Madura dan lain-lainnya) yang telah berproduksi sekitar 597.42 MMSCFD dan blok migas tertunda produksinya seperti lapangan Jambaran Tiung Biru 171 MMSCFD karena persoalan lisensi teknologi yang berubah, maka produksi di kawasan Sidoarjo pun terganggu. Ironisnya, kelangkaan pasokan gas justru terjadi secara bersamaan dengan peluncuran buku Neraca Gas Indonesia (NGI) untuk periode tahun 2018 sd 2027 oleh KESDM pada awal November 2018.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, buku NGI miskin makna dan buang buang anggaran negara. “Dapat dikatakan sebagai formalitas memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016. Padahal buku NGI diterbitkan secara berkala sejak tahun 2008 dan terbitan NGI tahun 2015 seharusnya dijadikan sebagai pedoman kebijakan KESDM dalam memenuhi kebutuhan gas bumi untuk industri nasional yang semakin meningkat dengan membangun infrastruktur pipa gas. Dan bukan pipa gas (LNG Plant, FSRU/FSU, Land Base Regasification, fasilitas CNG dan LPG ),” kata Yusri dalam keterangan persnya, Senin (26/2018) di Jakarta. Bukan lagi rahasia lagi bila pembangunan infrastruktur migas era Pemerintahan JKW-JK selama 4 tahun ini dikatakan sangat minim atau menjadi anak tiri.

Diketahui, Presiden Jokowi meresmikan proyek Recieving Terminal LNG Arun pada 9 Maret 2015 yang pembangunannya digagas Pemerintahan SBY-Boediono.

Padahal Presiden JKW pada tahun 2015 berjanji menurunkan harga gas USD 6 per MMBTU untuk 7 kelompok industri (berbasis gas, pupuk, petrokimia, oleochemical, keramik, kaca dan baja). Bahkan demi kepentingan tersebut diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Gas Bumi. Faktanya, janji itu hanya angin sorga. Padahal kebijakan harga tersebut masuk dalam paket ke 3 kebijakan ekonomi nasional dan melahirkan aturan turunannya Permen ESDM.

Kenyataannya, regulasi itu tidak mampu direalisasikan, kecuali hanya dinikmati oleh segilintir kecil industri pupuk BUMN dan termasuk hanya 1 industri pupuk swasta, yaitu PT Kaltim Parna Industri (Parna Group).

Disamping itu masih ada 77 industri lainnya, termasuk PT PLN yang berteriak meminta perhatian pemerintah agar harga gas dan kehandalan pasokannya, namun belum dijawab hingga kini.

Padahal disisi lain, KESDM sangat agresif menaikkan harga jual gas di hulu. “Pemerintah bukannya berusaha untuk menurunkan harga yang masih tinggi. Contohnya, kasus jual gas Conoco Philips Grisik kepada PT PGN pada juli 2017 yang semula harganya USD 2,6 per MMBTU tapi malah dinaikkan menjadi USD 3,5 perMMBTU. Sedang PGN dilarang menaikkan harga jualnya kepada PLN dan Industri lainnya di Batam,” papar Yusri.

Lebih jauh Yusri menyatakan bahwa penambahan kuota gas pasokan gas dari blok migas dari daerah sekitarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab KESDM (Ditjen Migas) dan SKKMigas. Secara aturan pun sesuai Permen ESDM Nomor 6 dan 40 Tahun 2016 alokasi gas dan harga gas ditentukan oleh Menteri ESDM. Mungkin saja kelangkaan pasokan gas di Sidoarjo bukan hanya karena kendala teknis produksi dari lapangan gas akan tetapi bisa mungkin masih adanya trader gas bermodalkan kertas,” tegas Yusri. Karena bagi kalangan industri untuk membeli gas dari trader yang menjual dalam bentuk CNG harus merogoh tambahan kocek lebih mahal 30% dari harga yang dijual PGN sehingga bisa mencapai harga USD 13 per MMBTU.

Oleh karena itu, lanjutnya, sudah pasti industri tidak akan bisa efisien menghasilkan produknya sehingga harga produknya pasti kalah bersaing dengan harga produk impor.

“Publik dan para industriawan pun mencurigai jangan- jangan masih ada “genderuwo” didalam tata kelola gas nasional,” tandasnya. Pertanyaannya, imbuh Yusri, mengapa tidak genderuwonya yang ditabok? (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed