oleh

Ini Kata Sejumlah Tokoh Dalam Acara Diskusi “Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat”

Jakarta, energindo– Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (Iress), Marwan Batubara dalam diskusi “Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat” bertempat di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11), menegaskan, dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 mensyaratkan pengangkatan direksi BUMN antara lain berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan korporasi.

“Pengangkatan anggota Direksi juga harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Namun dalam rencana pengangkatan Ahok sebagai petinggi BUMN, ketentuan dalam pasal ini dilanggar oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI), Ahmad Redi, menyatakan, kendala lainnya Ahok di dalam UU BUMN 19/2003 adalah prasyarat dimana direksi dan komisaris jelas diatur yaitu dilarang dari pengurus partai politik, dan tidak boleh rangkap jabatan.

Saat ini, lanjut dia, yang bersangkutan menjadi salah satu anggota partai politik aktif. Meski dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 larangan menjadi petinggi BUMN adalah pengurus partai, namun status keanggotaan Ahok dalam partai dinilai bukan sebagai anggota biasa.

“Dia adalah anggota elite partai yang seharusnya juga masuk dalam kriteria yang dilarang untuk memimpin sebuah BUMN,” katanya.

Dari sisi kompetensi, tambahnya, Ahok sama sekali tidak punya pengalaman faktual kalau dirinya sebagai ahli di sektor energi. Oleh sebab itu rencana sebaiknya penempatan petinggi BUMN hanya faktor coba-coba. Ahmad Redi menilai hal itu sangat membahayakan bagi perusahaan sekelas Pertamina atau PLN.

“Harus yang punya pengalaman memimpin organisasi yang besar. Jadi Dirut itu nggak boleh coba-coba, nggak bisa dari orang kaleng – kalengan sebab Pertamina atau PLN itu BUMN besar,” jelasnya.

Senada, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengingatkan bahwa rakyat Indonesia sudah tidak bodoh. Menurutnya, jika benar Ahok memiliki skill dan jiwa kepemimpinan, maka sudah pasti perusahaan besar yang dekat dengannya akan merekrut.

“Sebab perusahan besar tentu memerlukan orang-orang yang punya kapasitas memimpin perusahaan untuk membereskan masalah utang hingga potensi kerugian,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed