oleh

Ini Point-point Dissenting Opinion Salah Seorang Hakim Dalam Vonis Kasus Blok BMG

 

Jakarta, energindo,– Salah seorang Hakim dari 4 orang Hakim yang mengadili kasus Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini di Jakarta,  menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan untuk terdakwa Karen Agustiawan. Hakim bernama Anwar tersebut, menyatakan Karen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primer ataupun subsider.

Berikut point-point Dissenting Opinion dari Hakim Anwar;

  • Keputusan dalam investasi Blok BMG diambil secara kolektif kolegial atau bersama Direksi lainya untuk melakukan investasi participating interest (PI). Dari fakta persidangan terungkap keputusan diambil beserta jajaran direksi saat itu yakni Frederick Siahaan sebagai Direktur Keuangan dan Manager Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu Pertamina.
  • Karen bersama direksi Pertamina telah meminta persetujuan Dewan Komisaris saat investasi tersebut berdasarkan surat memorandum pada 2 April 2009. Setelah surat itu diterima, anggota Komisaris Humayun Bosha menghubungi komisaris lain yaitu Umar Said yang mengatakan tidak membolehkan akuisisi yang diajukan berdasarkan memorandum karena pengoperasian blok BMG tidak optimal dan tidak akan menguntungkan serta tidak menambah cadangan minyak
  • Niat investasi di blok BMG kaea Karen dan direksi lainnya ingin mengembangkan Pertamina dengan cara untuk menambah cadangan minyak. Jadi perbedaan pendapat Karen dengan Dewan Komisaris tidak dinilai melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena pembuatan keputusan yang tepat guna adalah direksi bukan di komisaris. Sedangkan dewan komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan nasihat dan bisnis hulu migas penuh dengan ketidakpastian, di mana saat ini belum ada teknologi yang bisa menentukan cadangan minyak tengah dan dasar laut.
  • Meski melakukan bisnis hulu dengan penuh kehati-hatian semua persyaratan dan administrasi sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tetapi tetap tidak ada kepastian cadangan minyak di bawah laut dan kemungkinan besar akan gagal. Menurut Anwar untung rugi merupakan hal lumrah di dunia bisnis.
  • Anwar menyebut jika terjadi kerugian tidak secara otomatis dianggap melakukan tindakan korupsi dan melawan hukum. Mengenai kerugian negara sebesar Rp 568 miliar, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan hanya bisnis investasi blok BMG. Apalagi pembayaran investasi tersebut ditransfer dengan bukti yang jelas dari bank Australia. Hal ini sesuai terungkap fakta persidangan Karen belum terbukti adanya memperkaya diri sendiri atau dirinya sendiri. Selain itu, perlu bukti ada-tidaknya perbuatan persekongkolan yang dilakukan Karen dengan Roc Oil Company Limited (ROC) Australia selaku pemilik blok BMG.
  • Selain itu, ROC Ltd tidak pernah bersaksi dalam persidangan perkara ini. Dengan demikian, tidak dapat merupakan kerugian negara karena dilakukan terdakwa dan jajaran direksi lain dalam rangka melakukan bisnis atau usaha Pertamina namanya bisnis ada risiko dan ruginya namanya risiko bisnis maka ada kerugian negara tidak serta merta menjadi kerugian negara.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed