oleh

Ironi Tata Kelola Minyak Nusantara

Energindo.co – Dengan telah ditetapkan nilai ICP (Indonesia Crude Price) adalah USD 20,66 per barel oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor 95 K/12/MEN/2020 pada 8 Mei 2020, maka itulah menjadi patokan dasar perhitungan kontrak migas di Indonesia. ICP digunakan untuk menghitung pendapatan dan perhitungan pengembalian investasi, biaya operasi dan over head kontraktor atau cost recovery. Pada umumnya, kontrak PSC para pihak seperti SKK Migas dan KKKS berbagi minyak atau inkind. Beberapa KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) seperti Chevron, British Petroleum, Exxon Mobil, Petrocina, Medco, Pertamina dan lainnya berbagi hasil dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili SKK Migas.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, penetapan angka ICP masih dianggap kontroversial oleh banyak pihak. Penyebabnya karena ditetapkan selain mengacu ke harga dated brent, namun tidak memperhitungkan Pertamina memiliki kilang yang merupakan pembeli terbesar dan terdekat crude oil yang diproduksikan di Indonesia. “Menjadi satu kejanggalan, ICP atau OSP (Official Seling Price) Indonesia ditetapkan dengan mengacu pasar Eropa dengan crude referensi yang diproduksi di Norwegia. Karena penetapan OSP bukan hanya sekedar dari crude assay, tetapi market dan pembeli harus diperhitungkan juga,” papar Yusri dalam keterangan persnya, Rabu (13/5/2020). Sampai saat ini nilai ICP yang menganut Brent ditetapkan itu lebih dianggap menguntungkan KKKS.

“ICP condong under value, sehingga Indonesia harus membagi jumlah minyak yang lebih besar untuk cost recovery,” kata Yusri. Bahkan dalam kondisi harga minyak seperti saat ini, hampir semua minyak yang diproduksikan hanya digunakan untuk membayar cost recovery. Indonesia atau SKK Migas hanya mendapatkan kurang dari 10 persen minyak yang diproduksikan.

“Seharusnya kita tidak boleh hanya menerima bagi hasil di FTP (First Tranche Petroleum) atau bagi hasil yang kecil atau reveneu yang tidak digunakan untuk perhitungan bayar cost recovery,” ujar Yusri. Oleh karena itu, Kementerian ESDM perlu membuka ke publik tata cara penetapan ICP agar tidak menimbulkan kecurigaan ada pihak-pihak yang mengatur untuk menguntungkan segelintir kalangan dan berpotensi merugikan negara.

Jamak diketahui, rata- rata biaya pokok produksi sumur sumur minyak Indonesia di onshore dan offshore berkisar USD 30 hingga USD 35 per barel, maka dengan dipatok harga ICP USD 20,66 per barel. Artinya, setiap barel minyak yang diproduksi di Indonesia saat harga minyak lagi ambyar, negara tekor sekitar USD 10 hingga USD 15 per barel.

“Bila produksi nasional saat ini 700.000 BOPD, maka setiap hari negara dan KKKS bisa tekor sekitar USD 70 juta per hari sehingga minyak mentah dari sumur tidak cukup untuk menutup cost recovery,” kata Yusri.
Sehingga tidak tepat juga alasan Dirut Pertamina di berbagai media, menyatakan salah satu faktor belum bisa Pertamina menurunkan harga minyak karena dipaksa membeli minyak KKKS yang lebih mahal dari minyak import.

Yusri tidak menampik bahwa ada kewajiban KKKS menawarkan minyak mentahnya ke Pertamina terlebih dahulu sebelum dieksport. Ketentuan tersebut diatur oleh Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018, yang berbasis hubungan bisnis to bisnis. Artinya, imbuh Yusri, kalau harga yang dipatok KKKS itu ICP +++ ( USD 7 sd USD 12) dan harganya jauh lebih mahal dari harga minyak di pasar dunia dan Singapore, tentu tidak wajib bagi Pertamina membeli minyak mentah KKKS, kecuali milik bagian negara.

“Sudah saatnya Direksi Pertamina jujur bicara ke publik apa alasan mendasar belum menurunkan harga BBM Umum sesuai Kepmen 62 Tahun 2020, yang sudah berjalan hampir dua bulan. Padahal negara-negara Asean sudah menurunkan harga BBM beberapa kali dalam dua bulan belakangan. “Jangan- jangan Direksi Pertamina lagi menutup ada penyakit akut di dalam proses bisnis sebelumnya, seperti akusisi blok migas di luar negeri, kontrak-kontrak panjang LNG dan belum transparannya proses tender di ISC, karena perputaran uang Pertamina hampir 70 persen di ISC (Integrated Supply Chain) dari RKAP tahunan,” beber Yusri.

Di dalam negeri, bila minyak mentah diekspor dibebaskan dari pajak. Tetapi bisa dijual ke dalam negeri malah dikenakan pajak. Itulah penyebab utama mengapa banyak minyak milik KKKS dieksport selama ini. Bahkan, lanjut Yusri, minyak Minas dan Duri yang seharusnya sangat dibutuhkan untuk kilang Pertamina, tetapi oleh oknum SKK Migas dieksport dan diambil oleh Kernell Oil pada 2009 hingga 2012. “Padahal di negara lain malah melakukan hal yang terbalik dengan apa yang dilakukan oleh kita, contohnya PI Pertamina di Malaysia kalau mau dibawa ke Indonesia akan dikenai pajak 5 – 10 persen,” kata Yusri. Itulah ironi Indonesia. Kesalahan pengelolaan migas membuat derita bagi negara dan rakyat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Pertama saya sangat bersyukur karena adanya program beasiswa ini, saya sebagai lulusan 2020 ingin melanjut kan ke perguruan tinggi, tetapi terbentur dengan masalah uang, maka dari itu saya ingin bergabung dalam program beasiswa ini.
    Terima kasih.

News Feed