oleh

Ironis, Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional Era Jokowi Jeblok

-Minerba-11 views

Sikap pemerintah memaksakan revisi ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dianggap hanya sekadar memenuhi kepentingan segelintir pengusaha pemilik PKP2B.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, sikap pemerintah bisa jadi akibat tekanan pengusaha PKP2B yang akan berakhir kontraknya. Diantaranya, PT Tanito Harum, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal dan PT Multi Harapan Utama. PKP2B Generasi 1 akan berakhir kontraknya pada tahun 2019 sampai dengan 2025.

“Sikap yang jelas bagaimana pemerintah terkesan sangat lemah adalah mengganti masa perpanjangan yang semestinya diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir, justru diubah menjadi paling cepat lima tahun. Ada indikasi agar semua kontrak PKP2B Generasi 1, dapat diperpanjang selama pemerintahan Jokowi,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Kamis (10/1/2019). Ironisnya, PKP2B Generasi 1 yang habis masa kontraknya seharusnya dapat diambil alih untuk memperkuat BUMN dalam menjalankan ketahanan energi yang menjadi masalah besar bangsa ini ke depan.

Tidak salah, lanjut Yusri, jika publik menduga langkah pemerintah dibuat seperti kerja operasi “6 intelijen”. “Hampir proses yang ada diupayakan tidak muncul ke ruang publik. Bahkan, harmonisasi dengan stake-holders, asosiasi, universitas dan pemerintah daerah dimana wilayah pertambangan berada, tidak dilakukan sama sekali. Sangat mengejutkan, pada November 2018 ESDM menyampaikan bahwa revisi PP sudah pada tahapan harmonisasi di Kemenkumham. Publik mencurigai langkah ESDM ini terkait kebutuhan akan dana-dana politik untuk pesta politik 2019, dimana dana dapat bergulir cepat di saat beleid disetujui,” ungkap Yusri.

Dia juga menyatakan, pemerintah propinsi dan BUMN semestinya teriak akan langkah pemerintah ini. “Dengan mengambil alih PKP2B (tanpa dana investasi) dan diupayakan dimasukkan ke Wilayah Pencadangan Negara (WPN), maka Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Khusus, dapat diprioritaskan untuk dapat dimiliki BUMN atau BUMD. Kesempatan pemerintah propinsi untuk memperbesar BUMD menjadi tertutup, begitu pemerintah memperpanjang PKP2B menjadi IUPK. Sangat ironis, PT. Freeport Indonesia diambil alih dengan dana pinjaman USD 3.8 milyar, justru perpanjangan PKP2B yang sekadar diambil alih tanpa dana sepersepun justru ditolak,” ungkap Yusri. Siapapun, akan sulit untuk memahami sikap pemerintah ini. Apalagi kepemilikan pengusahaan bisnis batubara terkait dengan energi atau kepentingan membangun ketahanan energi ke depan.

Bahkan, lanjut Yusri, Kabiro Hukum KESDM Hufron Asrofi dikutip oleh media Kontan (7/1/2019) mempertegas bahwa Menteri ESDM Jonan telah memberi paraf dan tinggal menunggu paraf Menteri Keuangan. Setelah masuk ke Sekretariat Negara segeralah ditanda tanganin oleh Presiden dalam minggu ini.

Disisi lain, kata Yusri, dari perspektif ketahanan energi nasional jangka panjang dan penerimaan negara yang lebih lebih besar, seharusnya PKP2B Generasi 1 yang akan berakhir kontraknya harus dikembalikan ke BUMN Tambang PT Bukit Asam untuk mengelolannya. “Dengan potensi total produksi sekitar 200 juta metrik ton pertahun, dengan asumsi pesimis laba diperoleh permetrik ton USD 10, akan ada tambahan keuntungan BUMN tambang USD 2 miliar setiap tahun diluar royalti dan pajak,” papar Yusri. Bahkan, pemerintah mendapatkan secara gratis semua wilayah PKP2B Generasi 1, mengingat semua fasilitas produksinya selama dibangun tidak dibebani bea masuk dan menjadi Barang Milik Negara (BMN). Skema pengelolaan PKP2B generasi kesatu ini hampir sama dengan skema cost recovery disektor migas.

“Amat menyedihkan bangsa ini dalam menangkap peluang emas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Sementara di sisi lain, pemerintah sibuk menugaskan PT Inalum untuk mendapatkan USD 4 Miliar dari menjual global bond untuk membeli PI Rio Tinto dan PT Indocooper Investama agar mencapai divestasi 51%. Oleh pihak asing dianggap sebagai langkah yang teramat bodoh dan susah dipahami akal sehat sebagai bangsa yang berdaulat,” tandas Yusri. Hal ini disebabkan belum dibukanya ke publik status PI Rio Tinto di dalam PT Freeport Indonesia. Apakah di blok A atau B terkait surat Mentamben IB Sudjana tahun 1995, 1996 dan surat Menkeu Mar’ie Muhammad 29 April 1996. Ditambah potensi kerusakan lingkungan yang teramat parah selama hampir 45 tahun atas limbah tambang yang tidak dikelola dengan benar.

Sebagai catatan, PKP2B Generasi 1 pada awalnya merupakan wilayah kerja PT Bukit Asam (PTBA) yang dikontrakkan kepada beberapa pengusaha dengan skema Production sharing Contract di tahun 1993 , dan berdasarkan KEPPRES Nomor 75 Tahun 1996 dan Kepmemtamben Nomor 680.K/29/M.PE/ 1997 sesuai Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa “semua hak PTBA didalam PKP2B dialihkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi.

Menurut Yusri, atas proses perpanjangan PKP2B menjadi IUPK yang jelas melenceng dari UU Minerba Nomor 4/2009, dan sekaligus mempersempit ruang pemerintah propinsi untuk memperkuat BUMN atau BUMD, jelas proses ini harus dihentikan. “Presiden sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) yang sadar akan arah ketahanan energi nasional yang akan dibangun, dan bahkan tegas beberapa kali mengatakan agar batubara jangan dijual sebagai komoditi mentah. Revisi PP ini justru justru memukul balik kebijakan Presiden sendiri. Bisa jadi, Presiden tanpa tahu detail dan terjebak oleh pembantunya sendiri. Atau Presiden sebagai Ketua DEN sekadar melihat kepentingan Pilpres semata,” tegas Yusri. (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed