oleh

KPK Harus Selidiki Pengakuan Eks Dirut Pertamina Soal Suntikan Rp 1,4 Triliun ke Patra Jasa

-Korporat-78 views

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk pro aktif memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi terhadap dugaan adanya aliran dana Rp 1,4 Triliun kepada PT Patra Jasa pada Agustus 2017. Karena pada saat bersamaan, Pertamina justru menunda beberapa proyek strategisnya, RDMP (Refinary Development Masterplan Project), proyek LPG Refrigerated terminal di Jawa Timur dan proyek terminal regasifikasi LNG di Banten. Ditambah kinerja keuangan BUMN energi ini(akibat harga minyak dunia melonjak) pada kuartal ke 3 pada tahun 2017 labanya tergerus 27% dibanding tahun 2016.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengkritisi kebijakan tersebut. “Apakah memang sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan jadi prioritas serta apakah masih sesuai core bisnis Pertamina. Jangan-jangan dari audit investigasi ditemukan adanya dugaan modus perampokan uang negara melalui anak usaha BUMN,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Sabtu (26/1/2019) di Jakarta. Alasan mantan Dirut Pertamina menggelontorkan uang Rp 1,4 triliun sebagai strategi korporasi dianggap aneh dan ambivalen.

“Boleh jadi kebijakan tersebut diduga adanya intervensi dari Menteri BUMN Rini Soemarno atau pejabat yang lebih tinggi lainnya,” terang Yusri. Oleh sebab itu, untuk menghindari kerugian Pertamina lebih parah, sebaiknya KPK pro aktif memerintahkan segera BPK melakukan audit investigasi.

Kendati demikian, Yusri sangat mengapresiasi sikap jujur dan sangat terbuka mantan orang nomor wahid Pertamina, Elia Masa Manik (EMM) pada urbanews, yang mengakui adanya aliran dana dari PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,4 triliun kepada PT Patra Jasa pada Agustus 2017.

“Sikap itu telah menunjukan sikap profesionalnya dan sangat menghargai UU keterbukaan informasi kepada publik. Selayaknya dapat dicontoh oleh pejabat BUMN lainnya. Tentu sangat berbeda sikapnya dengan Haryo sebagai Direktur Aset Pertamina dan anggota Dewan Komisaris Pertamina yang lebih rajin menutup diri atas pertanyaan dari rekan media. Boleh jadi mereka merasa bekerja di lembaga intelijen. Bukan di sebuah BUMN yang diharuskan selalu transparan proses bisnisnya terhadap publik,” papar Yusri.

EMM, ungkap Yusri, juga menjelaskan tentang keberadaan Sahala Lumban Gaol sebagai salah satu anggota Komisaris Pertamina, yang merangkap sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN dan juga menjabat Komisaris Utama PT Pilar Sinergi BUMN sebagai mitra perusahaan BUMN China Railway International, yang menjadi operator kereta cepat Jakarta- Bandung.

Walaupun demikian, imbuh Yusri, keterangan Elia Masa Manik seharusnya dibedah lebih dalam. “Apakah keputusan BOD dan BOC Pertamina saat menggolontorkan dana Rp 1,4 triliun ke anak usahanya PT Patra Jasa sudah melakukan kajian analisa resiko bisnis dan apakah kebijakan itu masih sesuai dengan core bisnis Pertamina atau sudah menyimpang jauh?” tanya Yusri. (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed