oleh

Memasukan Energi “Opsi Terakhir” Demi Mencapai Target EBT

Memasukan Energi “Opsi Terakhir” Demi Mencapai Target EBT

Jakarta, energindo — Berdasarkan data Kebijakan Energi Terbarukan (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada tahun 2025 bauran EBT (Energi Baru Terbarukan) ditargetkan mencapai 23% dari total bauran energi nasional. Tapi faktanya, saat ini perkembangan EBT Indonesia masih tergolong lamban.

Jannata Giwangkara, Program Energy Manager Transformation IESR, menyatakan, dari fakta perkembangan saat ini maka kemungkinan target EBT sebesar 23% tahun 2025 nanti tidak akan tercapai. Ia memproyeksikan tahun 2025 nanti hanya akan mencapai 15% sedangkan 23% baru akan tercapai tahun 2050. 

Disamping itu, proyeksi kebutuhan pembangkit listrik yang dalam RUEN direncanakan sebesar 136 GW dengan PLT EBT sebesar 45 GW, diproyeksikan hanya sebesar 95 GW dengan PLT EBT sebesar 23 GW.

Angka proyeksi tersebut ia dapat dari realisasi 20 data dan parameter kunci dalam model RUEN yang ada hingga tahun 2019. Data dan parameter mencakup; pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, data supply migas, batubara, kapasitas pembangkit listrik dan pembangunan jargas kota, serta demand transportasi, industri, dan rumah tangga.

 “Perlu ditinjau ulang kembali, sembari memutakhirkan parameter dan asumsi,” katanya dalam Peluncuran Laporan Seri Studi Peta Jalan Transisi Energi Indonesia, di Jakarta, Rabu, (4/11).

Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE KESDM, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (16/11), mengakui, bahwa saat ini bauran EBT memang belum mencapai target maksimal.  Dijelaskannya, dari tahun 2015 hingga tahun 2020, angka bauran EBT dari total energi primer nasional baru mencapai 10,9%. Sumbangsih bauran EBT terbesar pun masih didominasi tiga sumber yaitu Biofuel, PLTA dan PLTP.

Diakuinya, tantangan mencapai target nanti memang cukup besar. Namun begitu, pihaknya tetap optimis karena secara rata-rata terjadi kenaikan porsi EBT yang cukup baik. Dan agar target dapat tercapai 23% pada 2025, maka peningkatan target bauran EBT membutuhkan sekitar 10-11 persen setiap tahunnya.

Jurnalis ketika diundang mengunjungi PRSG Batan, Serpong

Nuklir jadi solusi?

Perkara mengejar target 23% porsi EBT itu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, beberapa pihak menyuarakan maka mau tak mau harus mengambil “opsi terakhir” yaitu PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir).

Tapi opsi yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 ini, memang masih sangat dipertimbangkan lantaran ada beberapa isu panas, dari mulai proyek pembangunan  PLTN akan memakan waktu sangat lama, tidak ekonomis, budaya safety dipertanyakan, dan sampai agar tidak jasmerah pada risiko peristiwa Chernobyl dan Fukushima.

Menjawab berbagai hal ini, Besar Winarto, Ketua Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia (Apronuki), menyatakan, pada Energindo, bahwa seharusnya pengembangan pembangkit energi di Indonesia dikelola berdasarkan asas berkeadilan.

Hal ini, katanya, merujuk pada UU No. 30 tahun 2007 bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 bahwa; “Energi dikelola berdasarkan asas berkeadilan serta fakta-fakta terhadap asas kemanfaatan pembangkit daya nuklir maka dalam rangka mengatasi masalah perubahan iklim yang kian memprihatinkan dampak buruknya serta kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan bersifat mendesak maka kebijakan harus diambil berdasarkan fakta, tidak atas dasar persepsi (prejudice).

Disamping itu, ia menjabarkan, pada RUPTL 2019-2028 dimana rencana pembangunan PLTA hanya 14,457 GW, PLTP hanya 7,617 GW di Pulau Jawa & Sumatra besar. Maka dengan demikian, faktanya masih ada gap kekurangan pasokan dari pembangkitan tenaga listrik yang bersifat massif, berkelanjutan, dan dapat memikul beban dasar.  

“Nah PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) merupakan alternatif yang tidak dapat dihindari,” tegasnya di Jakarta (14/12).

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 450 PLTN di 30 negara sejak 60 tahun yang lalu. PLTN pun telah menyumbang 11% kebutuhan listrik dunia tanpa emisi CO2. Jika dibandingkan dengan energi fosil, katanya, maka operasi 450 PLTN setiap tahunnya sama dengan meniadakan CO2 sebanyak 2 Giga Ton atau 400 juta mobil di jalan raya. 

Kemudian terkait isu faktor keselamatan yang sering didengungkan. Besar menjelaskan, bahwa teknologi PLTN itu sangat cepat inovasinya sejak diperkenalkan pertama kali di tahun 1950. Bahkan bisa dibilang, teknologinya adalah nomer 2 tercanggih dan teraktual hanya dibawah teknologi antariksa.

“Jadi budaya keselamatan nuklir tidak perlu disangsikan lagi karena selain sudah kokoh, dalam system juga selalu ada peningkatan perbaikan berkelanjutan. Ada komitmen individu “questioning attitude” dan komitmen manajemen environment for raising concerns,” katanya.

Terlebih, tahap teknologi PLTN sekarang sudah mencapai Generasi III+ dan IV. Ditingkat ini PLTN memiliki sistem keselamatan passive, termasuk pada tingkat kerusakan teras reaktor yang sangat rendah. Otomatis PLTN pun meniadakan kebutuhan tanggap darurat di luar fasilitas.

Untuk faktor keamanan, ketahanan proliferasi dan perlindungan fisik juga telah ditingkatkan. Misalnya, membuat rute dan teknologi yang tidak memungkinkan untuk pengalihan atau pencurian bahan-bahan yang dapat digunakan untuk senjata, termasuk pencegahan pada kasus teror dan vandalisme.

PLTN Generasi IV juga bisa menghasilkan energi secara berkelanjutan dan mempromosikan ketersediaan bahan bakar nuklir jangka panjang.  PLTN ini mampu meminimalkan limbah nuklir dan mengurangi beban pengelolaan jangka panjang.

Terkait faktor pembiayaan PLTN yang dituding mahal, Ia menjawab bahwa ada 2 point yang  bisa digaris bawahi. Pertama, pembangunan PLTN sebenarnya punya tingkat risiko keuangan sebanding dengan proyek energi lainnya. Jadi dari sisi keekonomian sama saja sebenarnya yaitu biaya total PLTN bergantung pada teknologi reaktor yang digunakan dan lokasi pembangunan.

“Apalagi sekarang konstruksi Gen IV dibuat dengan model modular. Praktis nanti proses  EPC_nya bisa lebih cepat dan mudah. Biaya proyek bisa lebih kecil,” kata Besar.

Yang kedua, sebenarnya PLTN memiliki keunggulan biaya siklus hidup dibandingkan sumber energi lainnya.  Memang, katanya, diawal biaya modal (USD/kW) proyek PLTN relatif mahal. Namun nantinya biaya operasi dan pemeliharaannya murah.

Bahkan, katanya, biaya pengelolaan limbah dan biaya dekomisioning PLTN itu sepenuhnya masuk dalam biaya operasi. Alhasil biaya dampak lingkungan pajak carbon dan biaya sosial, kesehatan, dan lingkungan dari bahan bakar fosil sudah diperhitungkan yang menjadikan nilai kekonomian PLTN meningkat.

“Ini berbanding terbalik dengan pembangkitan listrik dari bahan bakar fosil yang belum menginternalisasi biaya emisi gas rumah kaca atau gas lain dan partikulat yang dilepaskan ke atmosfer. Termasuk dekomisioning_nya juga harus dianggarkan cukup besar,” katanya.

Namun disisi lain, ia menyatakan bahwa keberadaan PLTN bukan untuk mematikan pembangkit energi fosil. Bahan bakar fosil batubara misalnya nantinya tidak hanya untuk dibakar melainkan diubah menjadi bahan baku industri hulu yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi melalui panas yang dihasilkan PLTN.

“Pada akhirnya memacu bangkitnya industri hulu dan hilir dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional” tukasnya.  

Lantas apa yang dilakukan untuk bisa lebih menjamin berjalan baik?

Dijelaskannnya, Sesuai dengan Nuclear Safety Convention 1994 (Perpres No. 106/2001) dan IAEA GSR Part 1 “Governmental, Legal & Regulatory Framework for Safety”, Maka Pemerintah bisa menerapkan Tatakelola Baru Ketenaganukliran  melalui pembentukan Komisi atau Majelis atau Dewan.

“Fungsinya mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi pemanfaatan energi nuklir dalam rangka meningkatkan ketahanan atau keamanan  nasional,” jelas Besar.

Memang saat ini sudah ada BATAN dan BAPETEN sebagai lembaga teknis  setingkat eselon 1 (satu). Tapi, katanya, tidak cukup memiliki kapasitas mengatasi permasalahan, apalagi yang bersifat kebijakan nasional yang harus mengkoordinasikan kebijakan antar Kementerian.

Ia mengungkap, bahwa dalam sejarahnya Indonesia, teknologi nuklirnya pernah mengalami kemajuan pesat menjadi acuan bagi beberapa negara di Asia termasuk Korea dan Jepang di tahun-tahun 1960-1970an.

Masa itu bisa terjadi, lanjutnya, karena Undang-undang No 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom yang pasal  2 nya menyebutkan “Presiden membentuk suatu Dewan Tenaga Atom yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya atas 5 orang yang diketuai oleh Presiden dan bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal politis, teknis, dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan perkembangan dan penggunaan tenaga atom di Indonesia dan atau di dunia Internasional”.

Jadi, pihaknya (Apronuki), ingin mengusulkan Komisi Kebijakan Nuklir ini adalah sebagai pengganti Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir di bawah langsung Presiden yang anggotanya berasal dari seluruh kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah terkait.

“Termasuk didalamnya unsur perguruan tinggi dan Asosiasi Profesi Nukir, Asosiasi Industri, Ormas non-nuklir serta pemangku kepentingan lain,” jelasnya,

Program nuklir, katanya, adalah program strategis nasional yang dapat mengembangkan industri hulu sampai hilir sehingga memerlukan peran pemerintah pusat untuk mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi target_nya. Program ini harus didukung oleh infrastruktur budaya dan kelembagaan yang mendukung sistem keselamatan nuklir nasional yang kuat dibarengi kelembagaan berlapis.

“Bisa kuat apabila ke 3 sub-system nya kuat, yaitu badan pengawas, industri PLTN dan masyarakat,” pungkas dia.

Sambut baik RUU EBT

Ketika ditanya tentang point energi nuklir belum lama telah masuk dalam draft RUU EBT, ia menyatakan RUU EBT merupakan salah satu dari aspek promosi. Keberadaan nuklir di draft beleid itu membuktikan bahwa beberapa pihak telah menyadari bahwa energi nuklir memang layak untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan.

Tapi tak hanya di UU EBT nantinya, pihaknya merasa perlunya dibuat UU tenaga nuklir demi mencakup dua aspek, yaitu  promosi dan pengawasan. Aspek promosi akan mengatur perencanaan terkoordinasi secara nasional pembangunan pemanfaatan energi nuklir mencakup ketahanan ekonomi, politik sosial dan budaya.

“Untuk aspek pengawasan untuk menjamin pencapaian rencana pembangunan ketenaganukliran nasional dengan selamat, aman, safeguards dan perlindungan lingkungan yang memadai,” katanya,

Memang sekarang ada UU No 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Tapi, menurutnya, ini hanya mengatur aspek pengawasan keselamatan, keamanan dan safeguards. UU itu belum mengatur aspek keterpaduan kebijakan arah pemanfaatannya dalam arti yang luas, mulai dari sektor penelitian & pengembangan, purwarupa (prototype), komersial atau tataniaga, dan Industri untuk menjamin terpenuhinya persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan, mutu, ekonomi dan lingkungan hidup.

Terakhir, pihaknya juga ingin agar istilah PLTN diganti dengan PDN (Pembangkit Daya Nuklir). Ini karena energi nuklir tidak hanya untuk pembangkit listrik, namun juga untuk pembangkit panas industri. “Dan asal katanya berasal dari istilah Nuclear Power Plant (NPP),” pungkas Besar mengakhiri wawancara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed