oleh

Negara Nirkuasa Hadapi Taipan Batubara

Jakarta, Energindo.co – Sikap kukuh Pemerintah dan DPR yang akan mengubah Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 sejatinya jauh dari maksud dan tujuan isi Pasal 33 UU 1945. Apa indikatornya Terlihat kasat mata dari pergerakan proses RUU Minerba dan Omnibus Law Pertambangan yang super kilat di DPR. Bahkan, Wakil Ketua Tim Panja DPR Minerba Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR) telah tuntas membahas 938 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam tempo 10 hari. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan persnya, Minggu (8/3/2020).

Pembahasan RUU Minerba makin kencang dibahas setelah ada upaya revisi ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Minerba yang kandas disaat terakhir mau diteken Presiden. Pasalnya, ada surat Meneg BUMN Rini Soemarno dan surat KPK yang menyatakan revisi PP tidak boleh bertentangan dengan UU Minerba.

“Saya apresiasi khusus dan hormat atas keberanian mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. Beliau berjuang untuk kepentingan ketahanan energi nasional melalui BUMN sesuai perintah UU Minerba. Kau wanita hebat dan keberanianmu melebihi keberanian laki- laki yang sekarang menjabat Menteri BUMN,” tandas Yusri. Menteri ESDM Arifin Tasrif, lanjutnya, tidak lama setelah dilantik Presiden, pada November 2019 sempat membuat surat ke Mensesneg. Isinya mengusulkan revisi ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010. “Tapi kemudian redup lagi setelah KPK mempertanyakan maksud dan tujuannya kepada Dirjen Minerba Bambang Gatot,” ungkap Yusri.

Dia juga menyatakan, bila menelisik konsep perubahan yang paling krusial dalam draft RUU Minerba dan Omnimbus Law Pertambangan muncul pasal pamungkas: Pasal 169 a yang mencantumkan beberapa hal, yaitu; 1. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang belum diperpanjang, dapat diperpanjang menjadi perizinan berusaha .. 2. Luas wilayah pertambangan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui Pemerintah sebelum UU ini disahkan. “Sudah tentu semua itu tujuannya mengubah isi Pasal 62 UU Minerba soal batasan luasan maksimum 15.000 ha untuk izin operasi produksi dihapus,” kata Yusri. Pada pasal 75 ayat 3, bahwa KK (Kontrak Karya dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi pertama yang seharusnya untuk kontrak berakhir diprioritaskan hak pengelolaan kepada BUMN dan BUMD untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang.

Sehingga kalau melihat semua draf perubahan di RUU Minerba dan Omnibus Law kesimpulannya, lanjut Yusri, diduga kuat hanya untuk kepentingan 7 pemilik PKP2B generasi pertama yang sudah dan akan berakhir kontraknya. “Saat ini hilang peluang emas terhadap BUMN dan BUMD untuk memperoleh tambang PKP2B generasi pertama secara gratis beserta aset aset produksi yang diamanatkan UU Minerba. Karena semua itu awalnya merupakan lahan tambang PT Bukit Asam oleh KEPRES Nomor 75 Tahun 76 oleh Menteri Pertambangan dan Energi IB Sudjana pada 1997 telah diserahkan ke swasta asing dan nasional selama 30 tahun,” ungkap Yusri.

Adapun produksi batubara ketujuh PKP2B, lanjut Yusri, mencapai sekitar 200 juta metrik ton pertahun atau separuh dari total produksi nasional sekitar 500 juta metrik ton. Bila asumsi keuntungan bersih USD 10 per metrik ton, maka mereka bisa mengumpulkan setiap tahun sekitar USD 2 miliar atau setara Rp 28,5 triliun, sudah berlangsung selama 30 tahun. Kalau disisihkan 20 persen dari keuntungannya setahun saja adalah Rp5 triliun. “Dana sebesar itu bila disiram kepada penentu kebijakan, apa tidak gelap mata? Wajar apa yang ditetapkan oleh DEN (Dewan Energi Nasional) dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) bahwa batubara dibatasi produksinya saat ini 400 juta metrik ton per tahun, tetapi selalu dilanggar setiap tahunnya bisa mencapai 500 hingga 550 juta metrik ton,” ujar Yusri.

Sebagai catatan, cadangan batubara Indonesia hanya sekitar 2 persen dari total cadangan batubara dunia. Namun ironisnya, produksi nasional dan eksport Indonesia termasuk paling tinggi di dunia. Karena itu, masuk akal bila Indonesia dianggap dunia sebagai bangsa bodoh karena tidak bisa menjaga kepentingan ketahanan energi jangka panjang.

Meskipun aktifitas RUU Minerba dan Omnibus Law dengan sangat profesional dibungkus rapi dan dibantu media mainstream dengan framing demi kepastian investasi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, lanjut Yusri, diduga hanya sebagai upaya pembohongan publik. Bahkan ada beberapa pemilik PKP2B belakangan ini, mendadak genit membuat narasi “akan melakukan proses hilirisasi berupa proyek gasifikasi”.

Padahal, lanjut Yusri, walaupun nantinya diperpanjang Pemerintah dari hasil UU Minerba terbaru, hal itu sangat mudah bagi mereka untuk menunda janji dalam bentuk membuat hasil studi kelayakan yang hasilnya tidak ekonomis. “Lalu rakyat mau nuntut apa? Apakah kita tidak kapok akan tertipu lagi? Apa kita sudah lupa dengan janji- janji manis PT Freeport Indonesia yang akan membangun smelter sejak tahun 2014 dan di back up dengan menempatkan jaminan kesungguhan 5 persen dari nilai pembangunan smelter hanya untuk mengejar bisa ekspor konsentrat dengan bea dibawah 10 persen? Faktanya, sudah lebih 6 tahun semuanya itu belum jelas! Kemana larinya duit USD 120 juta sebagai jaminan kesungguhan itupun kita tak paham,” gugat Yusri.
Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengapa Pemerintah dan DPR kompak terhadap rencana produk UU Minerba mau Omnimbus Law Pertambangan yang jelas berpihak pada kepentingan pengusaha PKP2B generasi pertama dan menganak tirikan peran BUMN tambang dan anak usaha PLN.

Padahal BUMN ini ditugaskan menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang. Sesuai RUPTL 2018 – 2027 bahwa sekitar 60 persen masih didominasi energi primer batubara dalam proyek 35.000 MW pada 2026 kebutuhan batubara PLN untuk pembangkit sudah mencapai sekitar 160 juta metrik ton per tahun. “Kita menyaksikan BUMN PLN akan menjadi pengemis batubara. Contohnya, sekarang Pemerintah terpaksa merevisi ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010. Hasilnya, kewajiban DM0 (Domestic Market Obligation) oleh Taipan- taipan batubara, meskipun dalam implementasinya ada juga yang membangkang,” papar Yusri.

Maka jangan salahkan publik bila menduga, lanjutnya, Pemerintah dan DPR sudah tersandera oleh Taipan taipan batubara yang mensponsori di Pileg dan Pilpres, sehingga bisa muncul kebijakan yang mengganggu akal sehat sebagai balas budi atau bayar hutang.

“Akhirnya tidak salah juga kalau rakyat bertanya apa bedanya pemerintah sekarang dengan pemerintahan Orde Baru,” tegas Yusri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed