oleh

Pengamat: Ahok Tak Mampu Benahi Tata Cara Import Minyak Pertamina Diduga Bermasalah

Jakarta, Energindo.co – Keberadaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina yang digadang-gadang bisa membawa angin perubahan proses bisnis akan makin baik, ternyata jauh panggang dari api. Utamanya transparansi tata cara pembelian minyak mentah, kondensat dan BBM serta LPG, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan persnya, Minggu (29/3/2020) di Jakarta. Umum diketahui, Presiden Joko Widodo di berbagai forum resmi menuding import minyak sebagai biang kerok defisit transaksi berjalan, yang sangat mempengaruhi neraca keuangan negara.

Yusri mengaku heran dengan orang yang membisiki Presiden bahwa semua itu terjadi karena minimnya pembangunan kilang yang selalu gagal. “Entah siapa pembisik Presiden menyatakan bahwa ini semua bisa terjadi akibat kilang minyak tak jadi dibangun terus, hanya ada dalam bentuk MoU satu ke MoU berikutnya. Bahkan secara mendadak beberapa direksi membentuk tim percepatan pembangunan kilang. Dan hingga kini tidak jelas juga progressnya,” kata Yusri.

Dia menuturkan, sejatinya sumber utama masalah adalah memblenya sektor hulu. Lifting migas nasional turun terus hingga saat ini sekitar kurang lebih 715.000 BOPD.(Barrel Oil Per Day) dan yang masuk ke kilang Pertamina hanya sekitar 500.000 BOPD. Sisanya dieksport oleh KKKS. Sementara konsumsi BBM nasional mencapai angka 1,5 juta barrel per hari. Total kapasitas kilang minyak Pertamina efektif termasuk kilang TPPI hanya sekitar 900.000 barrel, itupun sebagian besar kilang tua yang rata-rata berumur diatas 30 tahun. “Semua kilang tua tersebut didesain mengolah minyak mentah domestik, kecuali sebagian unit kilang Cilacap (FOC/Fuel Oil Complex) yang memang didesain untuk mengolah Crude ALC (Arabian Light Crude) sebanyak 120.000 barrel setiap hari,” tuturnya.

Yusri menengarai, ketimpangan pasokan crude domestik terhadap kebutuhan kilang semakin melebar. “Pasokan domestik hanya sekitar 500.000 BOPD, sementara kebutuhan kilang 900.000 BOPD. Saat ini impor crude dan kondensat sekitar 400.000 barrel perhari atau sekitar 12 juta barrel/bulan, belum termasuk import BBM. Sehingga kalau kilang jadi dibangun tentu tidak akan menyelesaikan masalah soal import,” papar Yusri. Diakuinya, memang import BBM berkurang, tetapi import minyak mentah makin membesar untuk memenuhi kebutuhan kilang baru. Bila tidak import maka pertanyaannya, lanjut Yusri, dari mana sumbernya minyak mentah untuk diolah kilang baru tersebut.

Kondisi ini semakin diperparah, ungkap Yusri, oleh kinerja ISC yang tidak professional dan tidak transparan serta tidak mau memperbaiki tatacara tendernya supaya bisa diperoleh harga BBM dan minyak mentah yang murah untuk Pertamina. Caranya? “Bisa berhubungan langsung NOC (National Oil Company) dan pemilik kilang minyak di luar negeri,” imbuh Yusri. Padahal itu janji diucapkan oleh Dwi Soetjipto ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dirut Pertamina bahwa proses bisnis di ISC akan semakin transparan dengan menganut prinsip GCG yang ketat, istilah kerennya telah melakukan “best practise”.

Menurut Yusri, apa yang sering digembar- gemborkan oleh Direksi Pertamina dan Komisaris Utama Pertamina akan bisa dianggap sebagai kebohongan publik. Karena ISC, imbuh Yusri, dalam membeli minyak mentah masih membuat sistem prosedur yang naif, yaitu masih mewajibkan menyebut nama negara dan nama lapangan minyak yang semua itu telah diijon oleh trader seperti Glencore, Trafigura dan Vitol dan lain-lainnya. “Padahal NOC tempat asal minyak tersebut merupakan rekanan terdaftar juga di ISC.
Contohnya NNPC, Sonangol, Adnoc, Saudi Aramco, Petronas, Socar, Petrochina dan lain-lainnya. Kalau tidak percaya, silahkan buka data siapa pemasok minyak paling banyak selama fungsi ISC diberikan kewenangan tunggal setelah Petral dibekukan,” tandas Yusri.

Lebih jauh dia menuturkan, unit-unit kilang Pertamina tidak mengenal nama negara dan nama lapangan minyak, dia (unit kilang -red.) hanya butuh spesifikasi teknis yang sesuai kemampuannya, yaitu kandungan sulfur dibawah 1,5 persen, dan derajat API yang sesuai desain awal kilang dibangun. “Dengan tetap mensyaratkan nama negara dan lapangan diduga adalah bentuk modus untuk kepetingan trader minyak,” cetus Yusri.

Sebagai informasi, imbuh Yusri, dalam struktur PT Pertamina (Persero), Fungsi ISC berada di leher Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung ke Dirut. Dalam operasionalnya ISC berhubungan dengan Direktorat Pengolahan/ Kilang dan Direktor Pemasaran soal kebutuhan BBM,
Bila ada penyimpangan yang dilakukan ISC, Dirut Pertamina harus ikut bertanggungjawab renteng dengan 2 direktur tersebut di atas.

Yusri menduga ada keengganan dari Pejabat ISC untuk membuat suatu aturan yang memungkinkan agar Pertamina dapat dengan lancar bertransaksi secara langsung dengan NOC ataupun MOC. Padahal sejak tahun 2016, pihaknya, lanjut Yusri, telah mengumandangkan terus soal cukup sebutkan sfesifikasi teknis minyak mentah secara detail. Berikut jejak digitalnya:

Pada Kamis (26/3/2020) pihaknya, lanjut Yusri, secara resmi telah mengkonfirmasi beberapa pertanyaan dugaan tersebut kepada SVP ISC Pertamina Hasto Wibowo dengan tembusan kepada Ketua BPKRI, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina. Faktanya, mereka semuanya bungkam.

Adapun pertanyaan yang diajukan selain hal tersebut diatas, adalah mengapa ISC sengaja membeli mahal dgn mengikat kontrak hedging pada Januari / Pebruari 2020 untuk pembelian gasoline 92 sebanyak 200.000 bbls dengan harga USD 60 per bbls untuk penyerahan bulan Maret dan April 2020, padahal semua tahu bahwa kondisi ekonomi sedang slowdown sejak Desember 2019 terkait wabah corona di Cina. “Terbukti sejak Maret 2020 harga minyak sudah dibawah USD 40 per bbls, sehingga ada potensi kerugian dialami Pertamina untuk transksi ini adalah 200.000 bbls x USD 20 perbbls = USD 4 juta, karena Pertamina salah prediksi dan itu semua akibat pejabat ISC tidak mampu menganalisa kasus Covid 19 di Cina akan berdampak permintaan berkurang dan supply berlebih sehingga harganya terjun bebas,” papar Yusri.

Dia juga mempertanyakan, apakah sudah benar kebijakan ISC yang akan membeli minyak mentah dari Amerika (yang kata Menteri BUMN Erick Thohir bisa menghemat USD 5 per barrel), padahal ada minyak mentah milik Pertamina sendiri dari lapangan minyak Aljazair, yang secara ekonomis lebih murah dari sisi jarak dan biaya transportasinya.

“Maka makin aneh mengapa Direksi Pertamina selalu bicara di media bahwa investasi blok migas di luar negeri untuk menjamin kepastian kebutuhan kilang Pertamina. Kami punya catatan dugaan penyimpangan tender pengadaan kebutuhan LPG selama 5 tahun, tender tersebut dilakukan pada Juni 2019 dilakukan secara siluman. Bahkan nama inisial perusahaan Vtl dan B yang pernah kami sebutkan dalam konfirmasi tersebut akan sebagai pemenangnya, ternyata benar adanya,” paparnya.

Semua itu terjadi, lanjut Yusri, karena ISC tidak transparan pada masyarakat dengan alasan bertopeng rahasia perusahaan.

“Seharusnya sebagai perusahaan yang mengurus hajat hidup orang banyak, setelah penyerahan minyak diterima kilang, maka semua data volume, nilai kontrak dan siapa pemasoknya harus dicantumkan di website Pertamina.com,” katanya.

Apakah Pertamina akan berubah lebih baik atau tidak akan sangat tergantung niat keterbukaan dan kejujuran Direksi Pertamina. “Janganlah rakyat selalu disuguhi informasi palsu. Sehingga kinerja impor ISC tidak bisa diawasi publik secara positif, dalam rangka memperbaiki neraca pembayaran negara yang defisit terus,” tegas Yusri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed