oleh

Pengamat Anggap Sesat Regulasi Pajak Nail Down Batubara

-Minerba-8 views

Rencana pemerintah akan menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) tentang Perlakuan Perpajakan atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) khusus dalam usaha pertambangan batubara. Akibat regulasi ini pengusaha tambang akan menikmati perpajakan dengan skema “nail down” alias persentase pajak bersifat tetap.

Kontan saja rencana pemerintah ini mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menganggap bahwa regulasi tersebut hanya akan dinikmati sedikit pengusaha tambang. “Kebijakan itu tentu hanya akan dinikmati oleh segelintir pengusaha batubara pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara) yang akan berubah status menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),” kata Yusri dalam keterangan persnya, Rabu (26/12/2018) di Jakarta.
Dipastikan kebijakan ini dapat dikatakan kebijakan “sesat pikir” pemerintah.

“Ini efek negatif dari pengusaha PKP2B yang menuntut perlakuan sama kepada pemerintah agar adil seperti kebijakan pemerintah terhadap IUPK PT Freeport Indonesia,” tandas Yusri. Pertanyaan berikut, lanjutnya, apa bedanya antara sistem Kontrak Karya dengan Undang-undang Minerba bila kebijakan nail down tetap dijalankan. “Artinya, secara sadar pemerintah telah menjeratkan kakinya sebelah hanya untuk kepentingan pengusaha PKP2B,” tegas Yusri.

Pertanyaan berikut, imbuh Yusri, apa bedanya dengan IUP dan IUPK nya BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainya. Selain tidak adil dalam menerapkan kebijakan dengan industri lainnya, juga sangat beresiko tinggi terhadap fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Dia menyatakan, di luar negeri pun dalam aktifitas pertambangan tidak menerapkan kebijakan nail down. “Apakah kita tidak kapok atau belajar dari kasus nail down KK Freeport Indonesia? Sudah capek dan cukuplah rakyat Indonesia dibodohin terus,” ujar Yusri.

Seharusnya, kata Yusri, pemerintah melaksanakan regulasi sesuai UU Minerba. Hal ini untuk menjaga ketahanan energi nasional terhadap 8 PKP2B yang produksinya 200 juta metrik ton per tahun dan akan berakhir kontraknya untuk diserahkan kepada BUMN Tambang. “Ada potensi keuntungan sekitar USD 2 Miliar akan diperoleh BUMN setiap tahunnya diluar royalti dan pajak pajak lainnya,” ungkap Yusri.

Rencana penerbitan regulasi ini, dugaan Yusri, pemerintah telah didikte oleh 8 pengusaha kakap PKP2B generasi 1 yang akan berakhir waktunya. “Sebut saja misalnya, PT Tanito Harum (2019), PT Arutmin (2020), PT Kendilo Coal Indonesia (2021), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022 ), PT Kideco Jaya Agung (2023 ) dan terakhir Berau Coal (2025),” papar Yusri. Oleh karena itu sebaiknya BKF Kemenkeu mengurungkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan telah bertindak tidak adil terhadap industri lainnya. “Seharusnya Komnas HAM, Komisi Ombusman dan KPPU segera bereaksi untuk mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan negara,” tegasnya.

Diketahui, rencana penerbitan PP tentang Perlakuan Perpajakan atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) khusus dalam usaha pertambangan batubara dengan skema nail down dikemukakan oleh Rofianto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada media, Selasa (26/12/2018).

Rencananya PP ini akan segera terbit dalam beberapa hari kedepan sebelum tutup tahun 2018 agar dapat direalisasikan pada awal tahun 2019. (Sof)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed