oleh

Pengamat Desak Presiden Tertibkan Oknum Penghambat Peningkatan Lifting Migas

Jakarta, Energindo.co – Aneh dan tanda tanya besar, mengapa pimpinan SKK Migas terkesan mengulur waktu, ketika KKKS Husky CNOOC Madura Limited (HCML) sudah berulang kali minta pendapat kepada SKK Migas untuk segera melakukan terminasi kontrak penyediaan FPU /Floating Production Unit sejak Mei 2019 hingga 27 April 2020. Namun SKK Migas bersikukuh tidak mau mengizinkan. Terakhir pada 29 April 2020, HCML menulis surat ke 7 untuk meminta ketegasan SKK Migas. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam rilisnya, Minggu (10/5/2020).

“Sesuai catatan risalah rapat pada 27 April 2020, SKK Migas masih saja bersikap menyarankan HCML untuk menunggu pendapat hukum baru dari Kejagung RI terlebih dahulu, berdasarkan SKK Migas telah meminta pendapat hukum baru lagi pada 9 April 2020,” kata Yusri.

Padahal pada Februari 2020 Jamdatun Kejaksaan Agung RI telah memberikan pendapat hukum secara tegas bahwa terhadap kontrak tersebut harus dilakukan terminasi. Selain itu meminta SKK Migas meneruskan kepada HCML untuk segera melakukan proses terminasi dan beauty contest agar segera diperoleh konsorsium kontraktor baru yang kredibel untuk bisa menyelesaikan kewajiban menyediakan FPU untuk bisa dikomersialkan segera lapangan gas tersebut, agar Industri di Jawa Timur berhasil dapat penambahan pasokan gas.

“Kalau melihat kronologis berbasiskan data data sejak awal sejak proses tender penyediaan FPU lapangan MDA – MBH CNOOC Madura senilai USD 386 juta atau setara hampir Rp 6 triliun mulai diproses tender. Akhirnya berujung gagal disediakan oleh konsorsium PT Anugrah Mulia Raya bersama Sandakan Offshore Sdn Bhd, Emas Offshore C&P Pte Ltd dan Pelayaran Inti Tirtanusantara, maka faktor utama penyebab kekacauan boleh dikatakan adalah dari pihak SKKMigas yang sejak awal sudah tidak benar dalam menjalan fungsinya sebagai pengendali dan pengawas terhadap semua kegiatan KKKS HCML,” kata Yusri

Dia mengutarakan, sejak awal penetapan pemenang tender sudah bermasalah. “Ketika ada pemenang tender, mendadak SKK Migas menambah syarat bahwa konsorsium pemenang harus membangun unit FPU di galangan kapal di dalam negeri pada awal 2017. Tapi terbukti sampai tahun 2020 belum ada satu pun galangan kapal dalam negeri mampu membangun unit FPU dengan size sebesar itu,” terang Yusri. Akhirnya SKK Migas baru sekarang mengubah ketentuan tersebut boleh dibangun di galangan kapal luar negeri, sementara PT Duta Marine adalah kontraktor yang menjadi korban pertama atas kebijakan SKK Migas saat itu.

“Cilakanya ketika Konsorsium PT Anugrah Mulia Raya (AMR) yang telah ditunjuk sebagai pemenang menggantikan PT Duta Merine pada Mei 2017, dan diharuskan menyerahkan unit FPU dalam kondisi terintegrasi dengan fasilitas produksi lainnya paling lambat Mei 2019, tapi faktanya sudah hampir 1 tahun sudah wanprestasi,” ungkap Yusri. Anehnya, status kontak PT AMR dengan KKKS HCML belum diputus kontraknya hingga kini.

Disebutkan pula target dalam Work Program and Badget (WP& B) yang telah disepakati antara HCML dengan SKK Migas komersial lapangan MDA-MBH pada Agustus 2019 dengan tambahan suplai gas 120 MMSFD bagi Industri dan masyarakat Jawa Timur.

Namun akibat tidak profesionalnya pejabat SKKMigas, lanjut Yusri, komersial lapangan tersebut bisa mundur hingga akhir tahun 2021.

Oleh karena itu, kata Yusri, mengingat kasus FPU HMCL sudah cukup lama mencuat ke ruang publik, akan tetapi Kementerian ESDM terkesan sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan SKK Migas untuk menjaga lifting nasion, maka Presiden Jokowi harus berani menertibkan atau mereformasi personil dan kelembagaan SKK Migas yang terbukti sebagai penghambat peningkatan lifting migas nasional.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed