oleh

Pengamat: Dirut Pertamina Diduga Bohong Soal Harga BBM

Jakarta, Energindo.co – Tidak masuk akal sehat ketika mendengar pernyataan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) dalam RDP dengan DPR Komisi VI pada Kamis (16/4/2020) mengatakan Pertamina belum bisa menetapkan harga BBM terbaru yang seharusnya dirilis pada 31 Maret dan diberlakukan pada jam 00 pada 1 April 2020. Utamanya harga BBM umum; Pertalite, Dexlite, Pertamax 92, Pertadex dan Pertamax Turbo yang menjadi wewenang penuh Pertamina. Kecuali penetapan harga minyak tanah, solar dan Premium merupakan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM setelah berkordinasi dengan Menteri Keuangan. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menanggapi belum turunnya harga BBM hingga kini. Padahal harga minyak dunia anjlok ke titik nadir.

Seumumnya diketahui, harga harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat (AS) acuan West Texas Intermediate (WTI) anjlok hingga ke bawah US$0 atau menjadi minus US$37,63 per barel pada perdagangan Senin (20/4/2020). Ini merupakan harga terendah sejak NYMEX membuka perdagangan minyak berjangka pada 1983 silam.

Harga minyak mentah berjangka WTI itu untuk kontrak pengiriman Mei yang waktunya akan habis. Sementara, sebagian investor mulai fokus dengan kontrak pada Juni.

Penurunan drastis harga minyak mentah WTI ini dipicu oleh melemahnya permintaan pasar di tengah pandemi virus Corona.

Menurut Yusri, bila merujuk pada perhitungan formula harga eceran BBM terbaru, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2020 yang ditanda tangani oleh Arifin Tasrif pada 27 Februari 2020, maka harga gasoline 92 menurut publikasi MOPS atau Argus seharusnya Pertamina menetapkan harga Pertamax RON 92 sekitar Rp 5350 per liter mulai 1 April 2020.

“Harga tersebut berbasis rerata harga minyak bensin di pasar dunia yang dipublikasikan pada MOPS atau Argus pada periode 25 Februari hingga 24 Maret 2020. Dan juga harga rata-rata kurs (kurs tengah BI) pada periode yang sama.
Rerata MOPS atau Argus pada periode tersebut adalah 30$/bbl, sehingga MOPS = USD 30×Rp 15.500 / 159 = Rp 2.925 per liter. Sedang Gasoline 92 perliter = Rp 2.925 + Rp 1.800 + Rp 525 = Rp 5.350 per liter,” papar Yusri.

Dia lanjutkan, “Nampak bahwa dengan harga Rp. 5.350/ ltr, sudah memasukkan penggantian biaya distribusi sebesar Rp. 1.800 dan margin sebesar Rp. 525. Sehingga, harga Pertalite Ron 90 bisa dijual dengan harga Rp 5.300 per liter dari basis 99,12 persen dikalikan harga Pertamax Ron 92, begitu juga harga Premium BBM penugasan dapat dijual dengan harga Rp 5.265 perliter, berbasiskan pendekatan ke formula 98,42 persen dari harga Ron 92,” katanya.

Sebetulnya, imbuh Yusri, bila dibandingkan dengan harga jual BBM Petrol Ron 95 di Malaysia yang berstandar Euro 5 dipatok harga sekitar Rp 4500 per liter, sebetulnya bisa juga sebagai referensi harga Premium Ron 88 untuk kebutuhan industri telah dijual Pertamina sejak 15 April dengan harga Rp 5.100 per liter diluar pajak.

“Perhitungan diatas itu sangat konservatif, kalau mau lebih moderat tentu bisa dibawah itu. Seandainya ada pengamat atau buzzers yang mengatakan, Pertamina dealnya pada Februari 2020 ketika harga minyak dunia masih tinggi, maka artinya dia tidak paham sistem perdagangan minyak. Jual beli minyak bukan seperti beli rokok atau kopi di warung, dimana detik itu juga deal, detik itu juga kita terima barang dan detik itu juga kita bayar dgn harga detik itu juga,” terang Yusri.

Dalam perdagangan minyak, ungkapnya, apabila deal atau tanda tangan kontrak untuk Februari 2020, maka yang dilakukan saat itu adalah kesepakatan harga untuk jenis minyak, volume dengan formula harga yang akan dibayar oleh Pertamina pada saat barang tiba di titik serah terima (FOB or CFR) dengan harga sesuai tanggal penerimaan. Jadi dalam konteks ini, apabila barang diterima di April meski kontraknya di Februari maka harga mengacu pada April.
Demikian kira-kira gambaran sederhana jual beli impor minyak di Pertamina, papar Yusri.

Dia melanjutkan, “Bahwa semua aturan soal distribusi dan formula harga BBM itu akarnya peraturan perundang-undangan, semua itu untuk menjaga kepentingan semua pihak. Pemerintah bisa memugut pajak BBM, Badan Usaha (Pertamina, Shell, BP, Vivo, AKR dan Petronas) bisa menikmati margin maksimal 10 persen dan Rakyat bisa menikmati harga BBM sesuai ke ekonomiannya, itu harus adil, jangan ada yang mengkhianatinya”.

Oleh karena itu, harap Yusri, Pemerintah harus jujur pada publik bahwa saat ini apakah lagi mengharapkan disubsidi oleh rakyat. “Janganlah membohongi rakyat yang lagi susah lahir-batin akibat beban ekonomi dan pandemi Covid-19, biasa kualat nanti. Jujur itu hebat,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed