oleh

Pengamat: DPR Komisi VII Tidak Peka Keadilan Rakyat Soal Harga BBM

Jakarta, Energindo.co – Menyedihkan bila membaca laporan singkat hasil Rapat Kerja antara DPR Komisi VII dengan Kementerian ESDM pada 4 Mei 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam acara tersebut mengatakan, pada Mei 2020 belum perlu menurunkan harga, karena harga BBM di Nusantara masih jauh lebih murah dari Singapore dan Laos. Diprediksi pada akhir 2020 harga minyak akan menguat sampai USD 40 per barel. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman.

“Artinya, Menteri ESDM menegaskan bahwa penentuan harga BBM di Indonesia bukan berdasarkan peraturan dan keputusan Kementerian ESDM yang dia buat sendiri. Tapi berdasarkan perbandingan harga BBM di negara Asean dan prediksi harga minyak akan kembali rebound pada akhir tahun,” kata Yusri pada sejumlah media, Selasa (5/5/2020) di Jakarta.

Ketika seluruh anggota DPR yang ikut RDP mengamini apa yang dikatakan Menteri ESDM, lanjut Yusri, maka sempurnalah ketidakadilan yang dirasakan rakyat mayoritas, yang daya belinya di bawah ambang batas. “DPR telah bertindak bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih melindungi kepentingan Pemerintah dan Badan Usaha Pertamina, Shell, AKR, Total, Vivo dan Petronas. Inikah Ironi,” tegas Yusri.

Menurutnya, situasi seperti ini makin memprihatinkan ketika dugaan aroma kongkalikong diperkuat oleh barisan media mainstream dan pengamat tidak bermoral, yang membuat narasi harga BBM tidak perlu diturunkan cepat. Sebab sebentar lagi juga naik. Kalau pun diturunkan tidak ada pengaruh apa-apa terhadap daya beli rakyat karena lagi WFH dan PSBB.

Pernyataan tersebut, kata Yusri, adalah pendapat sontoloyo. “Karena rakyat miskin tak ada pilihan di rumah bisa mati, keluar rumah ada ancaman kematian. Begitulah sikap rakyat yang tidak berkemampuan,” ungkap Yusri.

Seharusnya, imbuh Yusri, DPR mempertanyakan apakah sudah tepat alasan KESDM tidak menurunkan harga BBM hanya berdasarkan perbandingan dengan harga BBM di Singapore dan Laos. “Apakah tidak mempertimbangkan parameter lainnya, termasuk apakah negara itu ada produksi migasnya? Atau, apakah angka GDP (Gross Domestic Product) nya setara dengan Indonesia?,” gugat Yusri.

Kalau benar berpihak pada rakyat, lanjut Yusri, seharusnya DPR dalam kesempatan itu meminta KESDM agar konsekuen dan konsisten menjalankan aturan Kepmen ESDM tersebut. “Demi untuk melindungi masing masing pihak, yaitu kepentingan Pemerintah berhak memungut pajak, Badan Usaha berhak memungut margin 10 persen dari harga dasar, tidak boleh lebih, dan rakyat berhak membeli BBM dengan harga keekonomian dengan takaran dan BBM berkualitas,” papar Yusri.

Dia juga menyatakan, anggota DPR tidak peka terhadap keadilan rakyat atas harga BBM yang dijual Pertamina di SPBU yang harganya sangat mahal disaat harga minyak dunia sudah terjun bebas.

Padahal kalau mau jujur, lanjut Yusri, berbasis data yang disajikan KESDM, maka terhitung 1 Mei 2020 harga Gasoline Ron 92 atau setara Pertamax bisa dijual dengan harga Rp 4.500 perliter di SPBU Pertamina, hitungan itu berdasarkan rata rata MOPS USD 22, 33/bbls dan nilai tukar Rp 15.157/USD periode 25 Maret hingga 24 April 2020.

“Apakah DPR tidak bisa melihat adanya anomali harga yang ditetapkan Pertamina sejak awal Febuari 2020 hingga saat sekarang. Berdasarkan tren grafik perbandingan harga Solar dan BBM negara Asean yang disajikan dalam dokumen KESDM, semuanya pada 3 Februari 2020 sudah memperlihatkan trend menurun, kecuali Indonesia tetap datar sampai hari ini. Hal itu semua tampak dari garis merah dalam grafik itu,” ungkap Yusri.

Oleh karena itu, menjadi lucu dan aneh ketika yang muncul malah rekomendasi dari DPR kepada KESDM untuk merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020. Hal itu ibarat muka buruk cermin dibelah.

“Seharusnya DPR Komisi VII sebagai wakil rakyat memberikan alasan kuat mengapa Kepmen ESDM itu harus direvisi. Apakah setelah direvisi akan lebih menguntungkan bagi rakyat atau bagi badan usaha,” tanya Yusri.

Selain itu harus dijelaskan masalahnya dimana. “Kalau memang Kepmen ESDM telah salah dibuat oleh Kementerian ESDM dan telah merugikan rakyat, atau Pemerintah dan Badan Usaha, ya konsewensinya Presiden harus mencopot Menterinya, karena telah salah membuat aturan soal formula harga BBM yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berimplikasi luas dalam perekonomian nasional serta berdampak luas pada kehidupan rakyat yang sudah mengalami kesulitan ekonomi diterpa wabah Covid-19 yang tidak diketahui kapan pastinya akan berakhir,” tandas Yusri.

Semestinya, imbuh Yusri, KESDM dan Pertamina belajar atau melakukan studi banding kepada Pemerintah negara tetangga seperti Malaysia, yaitu belajar bagaimana mereka bisa merumuskan kebijakan harga BBM di negerinya standar Euro5 bisa sedemikian murahnya dibanding Indonesia. “Ambil contoh untuk produk BBM sejenis Pertamax Turbo disini dijual Rp 9.850/liter, di Malaysia harganya Rp. 5.300 /ltr, lebih murah dari harga Premium di SPBU Pertamina dijual Rp 6.450/liter,” paparnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed