oleh

Pengamat Sebut Direksi Pertamina Diduga Berbohong Soal Data Simulasi Harga BBM Pada Presiden

Jakarta, Energindo.co – Salah satu alasan Pertamina belum bisa menurunkan harga BBM sesuai kondisi pasar saat ini adalah karena diwajibkan membeli minyak mentah hak KKKS, selain itu Pertamina bukan trading company seperti diucapkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati bisa dianggap terlalu mengada ada.
Apalagi, katanya harga minyak mentah milik KKKS telah dibeli Pertamina jauh lebih mahal daripada harga pemasok luar negeri. Bahkan, katanya harga belinya bisa mencapai ICP (Indonesian Crude Price) Plus USD 7 hingga USD 13 untuk minyak Banyu Urip, Duri dan Minas adalah sebuah keanehan dan tidak masuk akal sehat. Demikian pernyataan
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan persnya, Sabtu (9/5/2020) di Jakarta.

“Rumornya penetapan harga ICP oleh KESDM setiap bulan diduga sarat kepentingan banyak pihak. Termasuk kepentingan operator KKKS, karena sangat berpengaruh terhadap bagi hasil dari setiap barel produksi minyak dalam Kontrak Bagi Hasil atau PSC, sehingga salah menetapkan nilai ICP yang benar bisa berpotensi merugikan negara dirugikan,” papar Yusri.

Infonya, lanjut Yusri, semenjak tidak adanya koordinasi antara pengelola usaha hulu migas (KESDM dan SKK Migas) dengan Pertamina yang mengelola kilang dan penyediaan BBM, telah terjadi hal menyedihkan dan “merugikan” negara dan rakyat Indonesia.

“Harga minyak atau ICP yang digunakan untuk menghitung kontrak bagi hasil atau PSC cenderung ‘Under Value’, sehingga malapetakanya minyak Indonesia yang digunakan untuk membayar investasi Kontraktor atau “cost recovery” volume atau jumlahnya akan semakin besar. Tentu saja minyak bagian atau entitlement Kontraktor menjadi sangat besar yang berasal dari minyak Cost Recovery ditambah dengan minyak dari Bagi Hasil,” ungkap Yusri.

Celakanya lagi, tambah Yusri, minyak bagian KKKS apabila dibeli oleh Pertamina harganya tidak ICP atau tidak sama dengan harga minyak yang digunakan untuk perhitungan kontrak hulu migas. Hal ini karena ICP cenderung “under value”, maka Pertamina membeli minyak bagian KKKS dengan harga ICP plus premium atau ICP +++.

Berdasarkan info dari beberapa sumber, lanjut Yusri, Pertamina membeli minyak KKKS hingga ICP plus bisa diatas 10 USD per barel. “Tentunya sangat berat bagi Pertamina apabila membeli crude dalam negeri untuk feedstock atau pasokan kilang, alhasil BBM atau produk kilang yang dihasilkan ongkosnya menjadi sangat mahal. Harga Pokok Penjualan untuk BBM menjadi sangat tinggi,” katanya. Padahal menurut Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 sudah diatur bahwa kesepakatan harga beli minyak mentah oleh Pertamina terhadap KKKS itu berbasiskan business to business, dan tidak boleh memberatkan sepihak.

“Artinya, kalau harga minyak mentah import dari hitungan bisnisnya Pertamina jauh lebih murah daripada harga KKKS, maka tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk tetap membeli minyak dari KKKS,” terang Yusri. Sehingga sangat keliru ketika ada pendapat kalau Pertamina tidak beli minyak KKKS, maka KKKS itu akan mati. “Yang penting harus sejak awal harus diinformasikan, kalau Pertamina tidak berminat dengan pertimbangan yang logis, maka KKKS bisa lebih awal bisa menawarkan ke pihak pembeli lainnya dan bisa mengurus rekomendasi ekspor, supaya tidak terjadi kekacauan inventory di terminal muat milik KKKS,” ujar Yusri. Seharusnya, lanjut Yusri, Pertamina sebagai BUMN strategis yang telah ditugaskan oleh negara untuk menjamin tersedianya BBM dengan kualitas baik, takaran yang benar dan harga jual sesuai keekonomiannya untuk bisa dibeli oleh rakyat, seharusnya Pertamina lebih peduli kalau rakyat yang akan mati akibat harga BBM dijual mahal daripada memikirkan KKKS akan mati. “Itulah bagian penting dari pesan konstitusi,” tegas Yusri.

Dia menambahkan, Pertamina bisa lebih jujur sama rakyat bahwa sampai hari ini belum diturunkan harga BBM lebih disebabkan banyaknya proses bisnis yang terlanjur tidak efisien dari hulu ke hilir. Termasuk struktur organisasi sudah terlalu gemuk dengan menempatkan 11 direksi.

Kondisi saat ini, imbuh Yusri, sangat berbeda dengan kondisi awal 2015 hingga Juni 2016, ketika harga minyak dunia menyentuh level USD 30 per barel hanya dalam beberapa bulan, tetapi tidak melampaui batas keekonomian rata- rata biaya produksi sumur di hulu, dan komsumsi BBM nasional tidak ada penurunan. “Saat itu langkah inovatif Direksi muncul produk Pertalite dan Dexlite membuat sektor hilir memberikan kontribusi laba besar terhadap Pertamina pada akhir tahun 2015 dan 2016,” tandas Yusri. Bila ditelisik lebih mendalam, Pertamina terlanjur t dibebani penyakit lama dari hulu sampai hilir, sehingga perusahaan plat merah ini sangat ringkih koceknya ketika harga minyak dunia menyetuh level sekitar USD 35 hingga USD 40 perbarrel, karena rata- rata biaya pokok produksi sumurnya sekitar USD 30 per barel.

“Artinya ketika harga minyak mentah menyetuh level USD 30 perbarel saja, maka bisa jadi hasil jual minyak mentah Pertamina bisa dianggap impas alias hanya cukup menutup cost recovery. Maka ketika ketika harga minyak menyentuh USD 20 perbarel Pertamina dalam posisi maju kena mundur kena. Tentu malapetaka besar akan menimpa Pertamina apabila harga BBM ditetapkan sesuai ketentuan Kepmen ESDM Nomor 62 K tahun 2020,” terang Yusri.

Masih menurut Yusri, sisi hulu merupakan beban terberat bagi korporasi dalam kondisi seperti ini. Hal tersebut diperparah hasil produksi blok migas Pertamina di luar negeri, yang terbukti sangat tidak signifikan dengan jumlah uang yang telah digelontorkan oleh Pertamina selama ini. Karena proses akuisisinya sarat dengan dugaan praktik mark up. Contohnya, lanjut Yusri, kasus akusisi partipacing interest blok migas Aljazair, blok migas Murpy di Malaysia dan terakhir termasuk paling fatal adalah akusisi saham Maurel at Prom Perancis yang asetnya ada di tiga negara Afrika sampai saat ini belum setetes pun dinikmati Pertamina.

“Semua biaya akuisisi itu diperoleh dari pinjaman dalam bentuk global bond. Tentu sangat memberatkan keuangan Pertamina sampai saat ini, tak kurang total global bond itu sudah mencapai USD 10 miliar,” katanya.

Terakhir, imbuh Yusri, adanya beberapa kontrak jangka panjang LNG selama 20 tahun yang dinilai kental dugaan hengki pengki telah ikut berkontribusi memberikan beban keuangan tersendiri bagi Pertamina.

“Terbukti sistem pembelian minyak dan LPG di ISC (Integrited Supply Chain) selama 5 tahun terakhir ini masih belum transparan juga. Tidak seindah seperti diucapkan Ahok di akun twitternya, karena HW sebagai SVP bukanlah pejabat yang tepat untuk menduduki posisi tersebut, hal itu berbasiskan dokumen temuan BPK RI 18 Mei 2018, bahwa BPK RI telah merekomendasikan Direksi Pertamina agar mengenakan sanksi sesuai kententuan kepada VP Crude & Product Trading and Comercial yang tidak cermat melakukan monitoring yang telah mengakibatkan beberapa supplier gagal menyerahkan minyak sesuai kontrak dan merugikan Pertamina. Anehnya, malah yang bersangkutan telah dipromosikan oleh Direksi menjadi SVP ISC sampai saat ini,” beber Yusri. Menurut catatannya, HW selaku SVP ISC telah bertindak melanggar GCG, ketika menjelang masuk libur panjang lebaran tahun 2019, yaitu pada 31 Mei 2019 di tengah malam telah mengeluarkan undangan tak lazim dari sisi tata waktu untuk pengadaan kontrak 2 paket LPG untuk kebutuhan jangka waktu 5 tahun.

Menurut Yusri, pada saat itu dari konfirmasi surat pihaknya kepada yang bersangkutan dengan tembusan Dewan Direksi sudah menduga aktifitas tender itu hanya untuk memenangkan perusahaan Vtl Singapore dan Byg dari Turki, sesuai surat konfirmasi kami kepada SVP ISC pada 7 Juni 2019.

Kondisi ini, lanjut Yusri, semakin cilaka, ketika Direksi Pertamina dalam pemaparan di depan Presiden dalam ratas khusus membahas ‘Kebijakan harga BBM dalam situasi pandemi c
Covid 19′ pada 28 April 2020 telah menampilkan data simulasi harga BBM secara keliru berdasarkan Kepmen ESDM nomor 62K/12/MEN / 2020, karena pada bagian kiri data simulasi telah menggunakan basis perhitungan menggunakan rata rata nilai tukar dollar Singapore (SGD) pada sebelah kiri dan sebelah kanan menggunakan nilai tukar dollar Amerika. Padahal tidak ada satu aturan yang dikeluarkan KESDM bahwa perhitungan dan penetapan harga BBM berbasis dollar Singapore.

Selain itu, kata Yusri, ternyata untuk perhitungan harga BBM Umum yang akan diberlakukan 1 Mei 2020, Pertamina menetapkan semua parameter berbasiskan periode 60 hari sebelumnya. Padahal menurut Kepmen ESDM nomor 62 K Tahun 2020 adalah rata-rata MOPS/Argus Gasoline 92 dan nilai tukar rupiah terhadap USD mulai 25 Maret hingga 24 Maret 2020. Tentu akan berbeda hasilnya ketika salah menggunakan periodenya.

Meskipun demikian, imbuh Yusri, ternyata memberikan hasil harga BBM Gasoline 92 setara Pertamax Ron 92 adalah Rp 6.125,47 perliter dan setara Pertalite Ron 90 adalah Rp 6.092,88 dan setara Pertamax Turbo Ron 98 adalah Rp 6.388,944 perliter.

Faktanya sampai hari ini, kata Yusri, Pertamina di SPBU tetap menjual Pertalite Rp 7.650 perliter, Pertamax 92 Rp 9000 perliter dan Pertamax Turbo Ron 98 seharga Rp 9.850 per liter.

“Berbasiskan data simulasi yang diduga keliru saja sudah memperlihatkan bahwa Badan Usaha Pertamina, Shell, Vivo, AKR dan Total telah menjual harga BBM dengan melanggar aturan perundang undang, ironisnya KESDM malah terkesan membiarkan nya. Semua data data simulasi itu telah kami konfirmasikan dengan media whatsapps mengikuti protokol kesehatan Covid 19 kepada Dewan Direksi dan komisaris Pertamina, sebagian besar sudah dibaca oleh Dewan Direksi dan Dewan komisaris Pertamina, antara lain Ir Ego Syahrial dan Ir Budi Gulnadi Sadikin, tidak ada bantahan apapun dari surat mohon konfirmasi kami, sehingga kami berkesimpulan bahwa benar copy screenshot terkait data data dalam simulasi harga BBM itu telah disajikan kepada Presiden,” ungkap Yusri.
Oleh karena itu, pihaknya berkesimpulan sementara bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris diduga keras telah berbohong kepada Presiden soal data simulasi harga BBM.

“Mengingat pada acara itu dihadiri oleh Menteri ESDM sebagai regulator dan Meneg BUMN sebagai pembina korporasi, seharusnya sebagai pembantu Presiden harus menegur dan memberikan sanksi kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai tanggung jawab renteng atas kesalahan itu. Maka tak salah kalau saya mengutip kalimat yang pernah dikatakan Erick Tohir bahwa BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu!,” tegas Yusri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed