oleh

Pentingnya Decommisioning Offshore Hulu Migas Untuk Menjaga Kelestarian Laut

Di perairan Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 1.000 sumur migas (minyak dan gas) lepas pantai yang sudah tidak berproduksi lagi. Sumur-sumur itu berada dibawah ratusan platform yang umurnya lebih dari 20 tahun.

Sesuai peraturan, pasca habis produksi perusahaan migas pemilik platform harus melakukan decommissioning  untuk membersihkan semua peralatan di platform, pipa bawah laut, sampai penutupan sumur migasnya.

Secara teknis, ada yang berpendapat bahwa decommissioning di offshore yang paling efisien dilakukan onsite decommissioning. Namun begitu, ini tergantung hasil kajiannya. Dan yang pasti shut down bawah laut ini perlu keahlian khusus dan kehati-hatian. Karena jika tidak, dikhawatrikan terjadi bencana ledakan sumur sehingga berdampak merusak keseimbangan ekosistem dan pencermaran lingkungan.

Dalam pengerjaan decommisoinong, kontraktor penyedia jasa harus mempersiapkan removal of flowlines, production umbilicals, instalasi hot stab assemblies, dan penyediaan annulus dan flowline flanges.

Setelah sumur siap untuk di shut down, maka tubing hangers akan dipindahkan, selubung semen akan dipasang, kemudian dasar laut akan dibersihkan mengikuti peraturan yang berlaku.

Proses itu tantangannya memang banyak sekali. Mulai dari masalah kebocoran pipa, semen, dan sebagainya. Kemudian ada faktor ketidakpastian data platform tua yang mengalami degradasi. Untuk itu, perlu transparansi data dari pihak KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) terkait status platform.

Jika data sudah dapat, kontraktor tetap harus hati-hati dalam proses pengerjaan. Sebab ini jauh lebih sulit ketimbang saat instalasi. Kontraktor juga harus melihat cuaca dan kondisi laut apakah mendukung saat pengerjaan. Kemudian semua peralatan dan personel ahlinya harus siap di tempat saat eksekusi. Peralatan ini termasuk vessel besar untuk mengangkut alat-alat berat di rig.

Sekali lagi, memang proses agak rumit namun  penting sebagai komitmen menjaga lingkungan dan kesinambungan ekosistem.

ASR

Proses decommissioning lapangan offshore tergolong mahal karena memerlukan biaya lebih dari sekitar USD 1 miliar. Decommissioning juga dianggap tidak menguntungkan secara bisnis oleh perusahaan migas, sehingga ada yang mengusulkan proses ini diganti dengan cara mengubah platform sebagai rumah karang dan ikan. Padahal tetap saja proses shut down sumur adalah sangat penting karena terkait kelestarian laut.

Menyadari biaya yang sangat besar, maka dalam kontrak hulu migas saat ini dicantumkan sebuah sistem yang namanya ASR (Abonemen on Site Restoration). Ini merupakan program penyisihan dana buat decommissioning yang bisa dicicil sejak awal.

Kewajiban ASR ini baru diberlakukan pasca Kyoto Protocol pada 1997, yang menekankan kewajiban mengembalikan lahan pertambangan seperti sedia kala. Jadi kontrak lama yang dulu belum ada yang belum mengadopsi ASR sehingga pihak SKK Migas berupaya mendiskusikannya

Secara keseluruhan kontrak yang dikelola dan diproduksi ASR nantinya harus mencapai di atas sekitar USD 1 miliar. Selama waktu persiapan decommissioning, SKK Migas menegaskan bahwa penyisihan dana ASR harus jauh sebelum kontrak berakhir atau lebih baik saat produksi lagi tinggi. Jadi jangan sampai penyisihan ASR menjelang kontrak berakhir atau produksi sudah menurun.

Masih terkait ASR, belum lama ini anak perusahaan PT  Pertamina Hulu Energi, yaitu PT Elnusa Tbk, belum lama ini  telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Samin MTS untuk berkolaborasi dalam studi bersama Proyek Pengembangan Sistem Pemotongan Bawah Air dan Pengembangan Teknologi Decommissioning.

Kedua pihak sepakat bekerja sama mengerjakan proyek decommissioning dari proyekASR tapi tidak menutup kemungkinan juga diaplikasikan di proyek decommissioning lainnya. Nantinya hasil dari penelitian Cutting Tool System akan dilakukan oleh anak usaha Elnusa yaitu Elnusa Fabrikasi Konstruksi.

Direktur Utama Elnusa Ali Mundakir yang hadir dalam penandatanganan mengatakan, hal ini akan meningkatkan kapasitas & kapabilitas Elnusa dalam sektor Engineering Procurement dan Construction (EPC). “Untuk itulah, kerjasama ini akan membuka peluang bisnis baru bagi Elnusa”, tegas Ali.

Sebagai informasi, peraturan untuk kewajiban decommissioning tertuang dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2011. Beberapa pasal di dalamnya mengatur bila pelaksanaan pembongkaran instalasi Iepas pantai wajib menggunakan peralatan yang telah memenuhi syarat keselamatan kerja sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontraktor dalam melaksanakan pembongkaran instalasi Iepas pantai wajib menggunakan tenaga pelaksana pembongkaran dengan kompetensi dan kualiflkasi yang sesuai. Sementara sebelum melakukan pembongkaran instalasi lepas pantai, kontraktor wajib memastikan bahwa semua sumur telah ditutup permanen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar regional atau Standar lntemasional dan kaidah keteknikan yang baik. Selain itu, wajib memastikan bahwa semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi Iepas pantai telah terputus; serta memastikan bahwa semua sistem perpipaan, instalasi dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya maupun beracun.

Kemudian kontraktor wajib melakukan pembersihan dasar laut dari sisa pekerjaan pembongkaran atau yang berasal dari aktivitas produksi masa Ialu dengan batas minimum cakupan wilayah pembersihan sesuai daerah terlarang dengan radius 500 (Iima ratus) meter serta wajib memastikan kebersihan dasar laut dari sisa pekerjaan pembongkaran menggunakan site scan sonar system dan/atau test trawling.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed