oleh

Presiden Jangan Bisu Soal Harga BBM Mahal

Jakarta, Energindo.co – Presiden Joko Widodo atau sering disapa Jokowi tidak boleh berdiam diri seolah olah tak tahu ada anomali dalam penerapan harga BBM dan LPG oleh Pertamina. Apalagi di tengah pademi wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) yang meluluhlantakkan ekonomi rakyat. Demikian salah satu poin yang diutarakan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman.

Diketahui, Presiden dalam rapat Kabinet Terbatas (Ratas) pada 18 Maret 2020 telah memerintahkan para menteri terkait untuk menerapkan pemberlakuan harga jual gas ke 7 kelompok industri USD 6 per MMBTU mulai 1 April 2020. Tujuannya agar industri itu bisa lebih efisien untuk meningkatkan daya saing dan diharapkan bisa memberikan efek berantai meningkat daya beli rakyat. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberi perintah untuk mengkalkulasi ulang harga BBM sesuai perkembangan harga minyak yang turun dan akibat gagalnya kesepakatan OPEC dengan Rusia dalam memotong kouta produksi pada saat melemahnya permintaan minyak akibat banyak negara melakukan lockdown.

“Tapi sudah lebih 45 hari setelah perintah itu, rakyat sampai hari ini tidak kunjung menerima kepastian bagaimana sikap Pemerintah soal penurunan harga BBM dan LPG sesuai harga ke ekonomiannya,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Selasa (28/4/2020) di Jakarta.

Yang ada, lanjut Yusri, rakyat lebih banyak mendengar omong kosong pejabat terkait bidang energi dan pengamat yang merangkap buzzer, bahwa harga BBM tidak bisa diturunkan karena merupakan kontrak pembelian pada Januari dan Febuari 2020.

“Ada yang berkomentar seperti orang bodoh, bahwa kita tidak menganut paham Liberalisme, sehingga tidak bisa menentukan harga BBM sesuai mekanisme pasar,” kata Yusri. Buzzer, kutip Yusri, berpendapat harga BBM tidak perlu diturunkan, karena tidak banyak pengaruhnya bagi rakyat yang lagi dikenai kebijakan PSBB.

“Artinya secara tidak langsung mereka mengatakan terserah dan suka hati Pemerintah dan Pertamina menentukannya mau turun atau tidak, ya persetanlah,” kata Yusri. Meskipun hal itu bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang dibuat Pemerintah sendiri dan bertentangan dengan harga pasar minyak dunia. Sebab pemerintah setiap hari mengimport dalam bentuk minyak mentah dan BBM bisa mencapai 50 persen hingga 60 persen dari konsumsi BBM nasional perhari sudah mencapai 1,5 juta barrel.

Dia juga menyebut Dirut Pertamina seakan putus asa dalam mengatasi kondisi ini. “Ibu Dirut mengatakan bahwa Pertamina bukan perusahaan trading, sehingga tidak mudah begitu saja menurunkannya, bisa gak gajian karyawan Pertamina. Soal penetapan turunnya harga BBM adalah wewenang Pemerintah cq Menteri ESDM,” kata Yusri, menyitir pernyataan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Padahal harga minyak dan LPG di pasaran, imbuh Yusri, sudah turun sekitar 70 persen selama kuartal 1. “Tentu pantas rakyat bertanya apakah Pemerintah tidak perduli akan kesulitan yang lagi dialami untuk bisa bertahan bisa hidup,” kata Yusri.

Seharusnya, imbuh Yusri, sejak 1 April 2020 harga BBM dan LPG sudah harus dikoreksi oleh Pertamina. Karena dengan harga terkoreksi saja BUMN tersebut telah menikmari untung, namun saat bersamaan Pertamina sebagai BUMN mampu menjalankan fungsi lokomotif pembangunan dengan kebijakan mengoreksi harga ke ekonomian BBM, sehingga mampu meningkatkan daya beli rakyat saat lagi banyak yang terpuruk.

“Semoga Presiden peduli dengan kondisi ekonomi rakyat yg banyak kena PHK dan terhenti akibat kebijakan PSBB,” harap Yusri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed