Jakarta, Energindo.co – Munas X DPP MUI di Jakarta akan memilih pengurus baru periode 2020-2025.
Untuk itu redaksi minta tanggapan Pengurus DPP MUI periode 2015 2020 Anton Tabah Rabu sore (25/11/2020).
Munas MUI ke X Tahun 2020 ini pada kondisi berat baik external internal. External a.l sikon wabah corona banyak pembatasan peserta pengurus karena prokes. Kondisi sosial politik, hukum, tidak kondusif kerukunan umat beragama, ekonomi buruk dan kasus penistaan agama Islam yang meningkat.
Internal toleransi kerukunan sesama Muslim. Untuk itu pengurus baru MUI harus mampu memanage umat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan umaro yang efektif Ulama yang selalu membangun keumatan dan Zu’ama selaku pensehat umaro diminta ato tidak diminta wujud dari tupoksi MUI Amarmaruf Nahimunkar.
Periode lalu telah mampu selesaikan konflik2 a.l di papua. Sulut. Bali. NTT dll Contoh kasus pembakaran masjid Tolikara Papua saya, prof Utang Prof Yusuf Masri nginap 3 hari 3 malam sehingga tokoh2 Kristen Tolikara malah ikut bangun masjid yang dibakar tersebut. Juga 5 masjid di kota Denpasar yang dirusak diperbaiki oleh tokoh-tokoh Bali bersama umat.
Intinya komunikasi yang baik kontinyu.
Selain itu untuk Munas ke X ini harus berlangsung sesuai PDPRT (Pedoman Dasar & Pedoman Rumah Tangga) MUI jangan keluar dari PDPRT karena penyimpangan dari kedua dasar tersebut akan mencederai MUI bahkan bisa batal demi hukum.
Untuk itu diharapkn Munas melahirkan kepengurusan yang perkokoh tupoksi MUI sebagai Khadimul Ummah. (Pelayan Umat) wa Shodiqul Hukmah (penasihat kritis pemerintah)
Sebagai mitra kritis pemerintah, MUI wajib harus katakan benar jika pemerintah benar katakan salah jika pemerintah salah. Ini ikon MUI Amar Ma’ruf Nahimunkar harus ditegakkan.
Bangsa Indonesia kini sedang dihadapkan ujian berat yakni ada kelompok yang ingin ubah pancasila jadi pintu masuk paham-paham yang kontra Pancasila a.l Neokomunisme, Liberal, Sekuler, Syiah dan sebagainya. Karena itu munas harus mampu memilih pengurus yang bela Islam bela Pancasila versi tanggal (18/8/1945) dan basmi paham-paham kontra Pancasila secara sungguh-sungguh.
MUI harus dipimpin ulama tangguh cerdas integritas istiqamah peduli umat Islam karena MUI tempat musyawarah ulama, zuama cendikiawan Muslim dan Tenda Besar utk smua ormas/ lembaga Islam. Karena itu MUI tak boleh dikuasai ormas tertentu maka kepemimpinan dan kepengurusan MUI harus akomodir semua potensi umat Islam,” pungkas mantan Petinggi Polri yang kini aktif dakwah tersebut.
