oleh

SKK Migas Bakal Terminasi Kontrak FPU HCML, Tapi Belum Cairkan Jaminan Pelaksanaan 19,3 Juta USD

Jakarta, Energindo.co -Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) diminta untuk tidak cuci tangan soal mangkraknya proyek FPU Husky CNOOC Madura Limited (HCML). Pasalnya, hingga kini lembaga yang mewakili negara ini belum memutus kontrak vendor pelaksana proyek FPU dan mencairkan uang jaminan pelaksanaan. Demikian ditegaskan oleh Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman dalam keterangan persnya, Sabtu (7/3/2020) di Jakarta. Hal itu yang harus dilakukan SKK Migas sebelum melakukan pemilihan pelaksana proyek FPU melalui tender ulang atau beauty contest untuk mempersingkat waktu.

Sebagai informasi, kontrak sewa beli Floating Processing Unit (FPU) terjadi sekitar tiga tahun lalu antara HCML dengan konsorsium PT Anugrah Mulia Raya (PT AMR) beserta Sadakan Offshore Sdn.Bhd, Emas Offshore Construction and Production Pte.Ltd dan PT Pelayaran Intilintas Tirtanusantara.

Kontrak FPU ini bernilai USD 386 juta dengan jaminan pelaksanaan senilai USD 19.313.440. Hingga saat ini, konsorsium tersebut tidak kunjung menyelesaikan proyek FPU. Proyek FPU itu sangat menentukan bisa komersial lapangan Migas MDA MBH untuk memasok kebutuhan gas industri di seluruh Jawa Timur.

Terkait pernyataan Yusri Usman tersebut, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menyatakan pihaknya pernah digugat di arbitrase ketika memutus kontrak di proyek Migas.

“Kami sudah punya contoh kasus proyek flowmeter kita terminasi dan cairkan bond, malah diarbitrase,” kata Fatar. Terkait keterangan Fatar Yani soal gugatan arbitrase, Yusri Usman kembali mempertanyakan soal jaminan pelaksanaan proyek tersebut. “Cobalah suruh dia baca surat edaran SKK Migas Nomor : EDR- 0167/SKKMHOOOO/2017/S7 tertanggal 26 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Tender, khususnya tentang Jaminan Pelaksanan pada butir 4.6.5.3 dan 4.6.6 perintah pencairan jaminan pelaksanaan apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak oleh PT AMR,” pinta Yusri.

Dia melanjutkan, “Kalau begitu untuk apa fungsi jaminan pelaksanaan dan terminasi yang tercantum ada di dalam kontrak. Tapi tidak dieksekusi, yaitu sesuai Pedoman Tata Kerja 07 dan surat edaran yang dikeluarkan oleh SKK Migas”.

Yusri menambahkan, dalam PTK 07 disebutkan bahwa terminasi dan syarat jaminan pelaksanaan dicairkan apabila kontraktor wanprestasi.

“Aneh! Pejabat SKK Migas kalau tidak taat terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Ini bisa menjadi pelanggaran serius. Karena PTK 07 dibuat khusus digunakan untuk proses tender di lingkungan SKK Migas dan mengacu kepada KEPRES tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Awalnya PTK 07 dibuat tahun 2007 oleh Kepala BP Migas Raden Priyono. Kemudian direvisi 4 kali. Revisi terakhir pada tahun 2015,” papar Yusri.

Mengenai gugatan dari kontraktor, Yusri mengatakan hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa dan tidak perlu ditakuti. Mengapa? “Ini resiko kontraktor tidak perform. Mereka sudah baca isi kontrak soal hak dan kewajiban serta sanksi akibat bila tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai kontrak beserta lampiran teknisnya. Pun kontraktor yang menggugat adalah hal biasa. Tidak ubahnya seperti kontraktor yang selalu menyanggah setiap hasil lelang,” ungkap Yusri. Namun hal itu menjadi resiko bisnis sekaligus konsekuensi telah menandatangani kontrak.

Sama dengan KKKS HMCL, yang juga memiliki resiko dan rugi besar bila berinvestasi sejak awal ekplorasi dan melakukan persiapan membangun fasilitas produksi tetapi ngaret sehingga tidak bisa komersial. Akibatnya belum bisa menikmati cost recovery sehingga IRRnya turun dari asumsi awal di POD.

Lebih lanjut Yusri membeberkan, menjadi aneh kalau SKK Migas tidak melindungi kepentingan KKKS HMCL. “Lebih aneh lagi, malah terkesan membela kontraktor yang tidak perform. Ini ada apa,” tanya Yusri, penuh keheranan.

Dia mengimbuhkan, “Kalau itu terjadi, maka investor migas bisa berpikir seribukali untuk berinvestasi di Indonesia karena pejabat SKK Migas tidak melindungi kepentingan investor”. Lagi pula, kata Yusri, gugatan itu merupakan hal biasa oleh kontraktor yang kena terminasi dan jaminan pelaksanaan dicairkan. Bukan malah dijadikan dasar kebijakan untuk tidak mencairkan jaminan pelaksanaan oleh HCML. “Apabila FPU Husky CNOOC di terminasi, itu sudah aturan PTK 07 SKKMigas,” tegas Yusri lagi.

Mengenai kasus Flometer yang disebutkan Fatar Yani, Yusri menyatakan kasus tersebut berbeda dengan kasus FPU Husky CNOOC. Karena flometer terlanjur digunakan dan ditengah jalan dihentikan oleh SKK Migas, karena alasan teknisnya diragukan hasilnya,” ungkap Yusri.

Sementara itu, terkait dengan kontrak antara Husky CNOOC Madura Limited dengan Konsorsium PT Anugrah Mulia Raya beserta Sadakan Offshore Sdn.Bhd, Emas Offshore Construction and Production Pte.Ltd dan PT Pelayaran Intilintas Tirtanusantara, Fatar Yani Abdurrahman menyatakan SKK Migas tidak mempunyai kewenangan dalam hal kontrak.

“Kalau kontraktualnya, kita tidak memiliki obligasi karena yang berkontrak adalah HCML dan vendornya yang menurut Bareskrim merupakan hubungan perdata. Sedangkan yang dikeluarkan oleh SKK Migas adalah pesetujuan ‘bid plan’ dan ‘bid award’ yang menurut Bareskrim merupakan hubungan administrasi negara. Prinsip yang disetujui adalah monitoring proses tender dan pemilihan vendor yang sudah sesuai ketentuan PTK 007 dan bukan detail kontraknya,” kata Fatar Yani.

“Sebagai bukti SKK migas tidak terlibat hubungan keperdataan kontrak adalah SKK Migas tidak ikut menandatangani kontrak,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Yusri mengatakan dari perspektif hukum kontrak memang SKK Migas tidak punya hubungan keperdataan dengan HCLM dengan kondorsium PT AMR.

Selain itu Yusri mengatakan tidak elok membenturkan pendapat hukum Jamdatun Kejaksaan Agung dengan pendapat hukum Bareskrim, karena Kejaksaan Agung itu resmi sebagai pengacara negara. Maka pendapat hukumnya mengikat SKK Migas untuk ditindak lanjuti. Bila tidak diikuti, itu sama saja melawan Kejagung.

“Perubahan opsi pembangunan FPU harus di dalam negeri setelah pemenang ditetapkan bisa dianggap kesalahan paling fatal dilakukan oleh pejabat SKK Migas. Sehingga yang ditetapkan awalnya sebagai pemenang adalah PT Duta Marine. Karena perubahan opsi ditentukan belakangan bisa jadi penyebab gagalnya penyerahan FPU oleh kontraktor. Perubahan itu mutlak SKK Migas yang harus bertanggungjawab. Seharusnya penegak hukum mendalami otak dan motifnya,” papar Yusri. Karena mengakibatkan pembuatan FPU tidak bisa terealisasi hingga kini.

Di dalam setiap usulan pemenang dari hasil lelang yang dilakukan KKKS, lanjut Yusri, baru bisa ditetapkan sebagai pemenang setelah persetujuan Kepala SKK Migas.

Yusri juga menyatakan, kelalaian pengawasan sesuai Tupoksi SKK Migas dan apabila terjadi kerugian negara konsekuensi hukumnya apabila ada terjadi kerugian negara.
“Kalau SKK Migas tidak mau bertanggungjawab atas kegagalan komersial satu blok migas karena salah memberikan advis dalam proses membangun fasilitas produksinya, maka pertanyaannya untuk apa ada lembaga SKK Migas?” gugat Yusri.

SKK Migas, imbuh Yusri, mempunyai wewenang cukup besar dan luar biasa, dimulai tahap menyetujui POD lapangan yang akan diproduksi. Selain itu ikut mengoreksi dan menyetujui program kerja dan anggaran (WP & B) untuk setiap KKKS.

“Karena tidak optimal fungsi pengawasannya oleh SKK Migas terhadap KKKS sejak perencanaan sampai dengan komersialnya sebuah lapangan, maka tidak bisa seenaknya buang badan ketika KKKS timbul masalah dengan pihak ketiga seperti kasus HCML dengan PT AML ini,” tutup Yusri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed