Trending Now
#DMO Batubara dan Orang-orang Cacat Moral #Bupati Sidoarjo Ajak Cari Solusi HIV/AIDS #KPK, Usut Keterlibatan Parpol dan Korporasi #Lagi, Utang Sudah Lampu Merah! #Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menggelar Knowledge Sharing Series (KSS) #Pertamina Support Bibit Mangrove di Pesisir Pangkal Pinang #Ironis, 51% Saham Freeport Indonesia oleh Inalum Bergantung Izin China #Indonesia Gandeng Finlandia Kembangkan Energi Bersih #Harga BBM Non Subsidi Disesuaikan
ENERGINDO
  • Beranda
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Editorial
  • Korporat
    • EBT
    • Gas
    • Listrik
    • Minerba
    • Minyak
  • Regulasi
  • Nasional
    • Olah Raga
    • Politik
  • Daerah
  • Berita Foto
  • Profil
  • 308 Views
  • Adi Wicaksono
  • Juni 27, 2019
  • Minyak

Surabaya, energindo — Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman membuka Forum Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2019, Rabu (26/06), di Surabaya. Sebagai provinsi yang menyumbang lifting minyak bumi terbesar di Indonesia saat ini, juga dengan terdapatnya Proyek Pengembangan Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), ibukota Provinsi Jawa Timur menjadi lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan forum yang mengangkat tema “Kesiapan Fasilitas Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas dalam Menyukseskan Kegiatan Lifting Tahun 2019” pada 26-27 Juni 2019.

Forum ini adalah pertama kalinya diselenggarakan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggabungkan tiga forum yang pada tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan secara terpisah. Ketiga forum tersebut adalah Forum Perkapalan dan Transportasi, Forum Kebandaran dan Sarana Penunjang, serta Forum Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Forum Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas Tahun 2019 bertujuan bukan hanya untuk menjalin komunikasi antara SKK Migas, KKKS, dan para pemangku kepentingan tetapi juga untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral demi kegiatan operasi lifting terlaksana dengan lancar dan selamat.

“Dengan penyelenggaraan forum ini, diharapkan kendala di lapangan seperti penilaian teknis kapal tanker lifting (vetting), kesiapan dan kesesuaian kapal tunda, tanggung jawab risiko dan pengalihan aset, keselamatan operasi lifting, dll dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Fatar.

Tantangan industri hulu migas bukan hanya dari segi teknis dan operasional, tapi juga dipengaruhi hal-hal nonteknis dan fluktuasi harga migas yang menuntut industri ini untuk bekerja lebih optimal dan efisien. Di tahun 2018, incident rate (IR)* industri hulu migas sebesar 0,67 atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,71. Hal yang menjadi perhatian di tahun 2019 adalah terjadinya 18 kejadian pekerja yang meninggal karena sakit (illness fatality). Fatality tersebut memang bukan kecelakaan tambang, namun dampak dari setiap kejadian dapat menghambat pencapaian produksi sehingga aspek lingkungan hidup harus dijaga kelestariannya, serta kesehatan dan keselamatan para pekerja.

“Angka tersebut relatif cukup besar selama berdirinya SKK Migas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki agar kejadian tidak terjadi kembali,” tambah Fatar.

Kegiatan Forum Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas Tahun 2019 diselenggarakan dalam bentuk konferensi, focus group discussion (FGD), dan pameran. Konferensi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Shipping, AirNav Indonesia, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terkait.

Pada konferensi di hari pertama kegiatan dilengkapi dengan pemberian penghargaan “HSE Award” kepada para KKKS yang berhasil menjaga kinerja K3LL pada kegiatan operasinya di tahun 2018. Terdapat tiga kategori penghargaan yaitu Kategori Kinerja Keselamatan Kerja, Kategori Kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan, serta Kategori Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan.

Selain pemberian penghargaan, momentum ini dimanfaatkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Tuban Marine Terminal oleh SKK Migas, PT Pertamina EP Aset 4, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brondong. Hingga saat ini telah terdapat 37 PKS Antara SKK Migas-KKKS dengan Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan di seluruh Indonesia. Penandatanganan PKS tersebut merupakan salah satu bukti sinergi industri hulu migas dengan instansi pemerintah di daerah demi mengamankan lifting minyak bumi untuk sebesar-besarnya penerimaan negara.

Previous Posts APEI Sesalkan Keputusan Penghentian Penyaluran BBM Bersubsidi Oleh AKR
Next Posts Air Sisa Proses ke Sungai Batangtoru Tambang Emas Martabe Penuhi Baku Mutu

Leave your Comments

Popular
Dicari, 40 Calon Mahasiswa Untuk Dapat Beasiswa dari APERTI BUMN 9168
Dicari, 40 Calon Mahasiswa Untuk Dapat Beasiswa dari APERTI BUMN
Suko dan Achandra Datang, Laba PGN Terjun Bebas 87 Persen 8803
Suko dan Achandra Datang, Laba PGN Terjun Bebas 87 Persen
Connect With Us

A powerless in world above the law

Likes Follow
Kategori
  • Berita Foto6
  • Business43
  • Daerah55
  • EBT26
  • Editorial3
  • Gas16
  • Korporat210
  • Lifestyle4
  • Listrik17
  • Mimbar5
  • Minerba20
  • Minyak78
  • Nasional36
  • Olah Raga3
  • Politik4
  • Profil7
  • Regulasi8
  • Travel2
  • Uncategorized102
VIDEO POSTS
Newsletter