oleh

SKK Migas Lamban Putuskan FPU Husky CNOOC Madura Limited Senilai USD 386 Juta. Tanya Kenapa?

Jakarta, energindo.co – Lebih dua pekan paska diadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang keterlambatan FPU Husky CNOOC Madura Limited senilai USD 386 Juta, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belum juga mengambil keputusan. FPU sangat menentukan tambahan pasokan gas industri untuk kawasan Jawa Timur (Jatim).

“Setelah FGD yang menggali cukup detail permasalahan proyek membangun Floating Production Unit (FPU) untuk lapangan MDA-MBH, dengan diskusi berbagai aspek teknis-ekonomis operasional, legal dan administratif atas berbagai opsi yang ada maka untuk sementara menyepakati perlu adanya pertimbangan hukum secara tertulis dari Jamdatun untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terselesaikan pada waktu FGD kemarin. Masih diperlukan waktu sekitar satu hingga dua pekan sebelum keputusan final,” kata Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno, akhir pekan kemarin.

Padahal, saat pelaksanaan FGD Januari silam, SKK Migas menyatakan hanya butuh dua pekan untuk mengambil keputusan final. FGD tersebut berlangsung selama dua hari, 22 – 23 Januari 2020 di Jakarta.

Terkait tambahan waktu dua pekan yang dinyatakan SKK Migas untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan FPU Husky CNOOC Madura Limited, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menyatakan sangat menyayangkan bila SKK Migas menjadikan Jamdatun sebagai pembenaran untuk kesalahan SKK Migas.

“Jangan sampai Jamdatun menjadi tukang stempel pelanggaran yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian pejabat SKK Migas, yang notabene paling bertanggungjawab mulai tahap perencanaan sampai dengan project on stream,” kata Yusri Usman dalam keterangan persnya, Selasa (18/2/2020).

Lebih lanjut diutarakan Yusri, seharusnya sejak awal kegagalan itu sudah terdeteksi dari laporan bulanan sejak kontrak berjalan.

“Sekarang terkesan mereka melempar bola panas ke Kejaksaan Agung. Anehnya, KPK tidak diundang dalam FGD tersebut. Oleh sebab itu patut dicurigai mereka melindungi pemenang kontrak yang tidak punya kemampuan teknis dan finansial,” ungkap Yusri.

Yusri menduga ada backing kuat dibelakang perusahaan pemenang tender pengadaan FPU sehingga semua pihak tidak berdaya.

“Ini preseden buruk kinerja SKK Migas, sehingga sangat layak dibubarkan saja, karena bukan sebagai pemberi solusi, malah menjadi pembuat masalah yang mengakibatkan hancurnya lifiting nasional dalam beberapa tahun terakhir ini,” tegas Yusri.

Terkait pernyataan pejabat SKK Migas yang mengungkapkan mereka profesional dan tetap mengutamakan kepentingan negara dalam mencari solusi masalah tersebut, Yusri mengaku ragu dengan komitmen SKK Migas itu.

“Kalau benar berlindung di balik kepentingan negara, sejak awal sudah terdeteksi kontraktor gagal harus segera melakukan terminasi. j
Jangan berlindung dengan kalimat untuk kepentingan negara tetapi tidak konsekuen menerapkan aturan kontrak,” ungkap Yusri.

Dia menambahkan, “Dan kalau benar profesional, tidak mungkin terjadi kegagalan produksi sampai terlambat lebih delapan bulan dari jadwal kontrak berakhir pada Agustus 2019, namun belum juga dapat solusinya hingga saat ini”.

Diketahui, saat ini SKK Migas sedang melaksanakan seleksi beauty contest untuk memperoleh perusahaan yang kredibel melanjutkan pekerjaan FPU. Namun, Direktur Operasi SKK Migas, Julius Wiratno mengaku tidak mengetahui adanya hal tersebut.

Lebih jauh Yusri Usman memberi saran terkait dengan informasi adanya beauty contest itu.

“Terkait info akan ada rencana kepada HCML untuk melakukan beauty contest agar diperoleh perusahaan yang kredibel melanjutkan pekerjaan FPU, maka saran saya agar PT Duta Marine sebagai pemenang awal harus diundang. Sebab selain dia menawarkan harga lebih murah, perusahaan itu mundur sebagai pemenang tender karena kesalahan SKK Migas, yang mengubah ketentuan harus membangun FPU di dalam negeri. Anehnya ketentuan itu dibuat setelah pemenang diputuskan. Padahal belum ada galangan kapal dalam negeri yang mampu membangun FPU yang panjangnya melebihi 300 feet. Untuk itulah harusnya Kejaksaan Agung dan KPK mengusut siapa otak dan motif mengubah ketentuan teknis yang tidak benar itu,” ungkap Yusri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed