oleh

Spanduk Penolakan Penugasan Distribusi BBM ke Sub Holding Terpampang di Gedung Pertamina Shipping

Jakarta, energindo — Pagi ini ada yang berbeda di gedung kantor Pertamina Shipping di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (3/7/2020). Spanduk besar membentang di atas gedung tepat di bawah tulisan PT Pertamina (Persero) Shipping. Isinya penolakan atas beberapa keputusan Pemerintah terhadap Pertamina belakangan ini, seperti pembentukan subholding-subholding di bawah Pertamina sebagai holding migas.

“PENUGASAN DISTRIBUSI BBM DIALIHKAN KE SUB HOLDING. INGAT..!! PERTAMINA BERPOTENSI HANCUR BERKEPING-KEPING. NAIKNYA HARGA BBM BAKAL BIKIN RAKYAT PUSING,” demikian bunyi spanduk dari Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) tersebut.

Seperti diketahui, berbagai serikat pekerja di Pertamina yang bernaung di bawah payung Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah lantang menyuarakan penolakan terhadap dibentuknya subholding-subholding di dalam tubuh Pertamina sebab rawan privatisasi dengan dilepas sahamnya ke publik bahkan perusahaan asing.

Pemberitaan di media massa memang santer menyebutkan bahwa akan ada dua subholding yang dikabarkan segera melantai di bursa dengan dijual sahamnya yaitu subholding Shipping dan Renewable Energy.

“Pembentukan holding dan subholding Migas dan rencana IPO pada subholding Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 serta tidak sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003 di mana Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas dilarang untuk diprivatisasi,” tegas Aryo Wibowo, Ketua Umum Serikat Pekerja UPms III.

Spanduk dari SP FKPPA di atas Gedung Pertamina Shipping menyuarakan kegalauan pekerja Pertamina dan juga seluruh rakyat Indonesia, sebab penugasan distribusi BBM akan dialihkan kepada subholding, padahal dengan kondisi sekarang subholding sangat rawan privatisasi. Jika dilakukan IPO, maka pelayanan penyaluran BBM pun bisa dipegang swasta.

“Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri kedaulatan energi Indonesia,” imbuh Aryo.

Sementara itu, Nur Hermawan, Ketua Umum SP FKPPA, menyatakan; “Instruksi Menteri BUMN untuk pembentukan holding dan subholding Migas sendiri merupakan langkah awal privatisasi PT Pertamina (Persero) di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 yang sudah sangat jelas menyebutkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dipergunakan sebesar besarnya 
untuk kemakmuran rakyat,” tegas dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed