oleh

Tepatkah Nilai Penggantian Lahan Masyarakat Petani Sumurgeneng Untuk Kilang Pertamina ?

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Banyak pihak yang mempertanyakan kepada kami apa itu ide dan gagasan Sistem Ekonomi Konstitusi, seolah-olah sebuah yang “asing” bagi orang kebanyakan tapi bukan bagi “kebanyakan orang”. Sebab, hal yang yang tak seharusnya dipertanyakan oleh watga negara suatu bangsa dan negara yang mengelola peri kehidupan dan peri kebangsaan sesuai kesepakatan para pendiri bangsa (founding father) yang termaktub dalam konstitusi atau UUD 1945 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRi) yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI, landasan hukum bernegara merupakan sebuah maha karya putera -putera terbaik bangsa dan satu kesatuan yang utuh dan disusun secara sistematis, antara pembukaan dan batang tubuh (pasal-pasalnya) saling terhubung satu sama lainnya. Disamping itu, konstitusi ini juga di latarbelakangi oleh keberadaan (eksistensi) budaya (kultur) suku-suku bangsa serta mengakar di tanah air, ditambah pula ioleh pengalaman sejarah panjang kekejaman penjajahan atau kolonialisme yang dihadapi selama pemerintahan Belanda, Jepang serta sekutu-sekutunya. Tentu sejarah kolonialisme bangsa-bangsa yang pernah mengalaminya juga (khususnya Asia Afrika) diawali oleh kehadiran misi dagang negara penjajah, yang dalam konteks Indonesia bermula dari kedatangan VOC dengan membawa paradigma ekonomi sistem kapitalisme-liberalisme saat itu sedang tumbuh berkembang di benua Eropa.

Dari semua permasalahan konflik yang terjadi atas ide dan gagasan sistem ekonomi arus utama di benua Eropa itu, maka persoalan tanah dan pertanahan menjadi kunci permasalahan dalam pembangunan ekonomi dan industri terkait penguasaannnya, baik itu soal hak milik, peruntukkan atau fungsinya dan kemanfaatannya bagi individu dan masyarakat (publik). Maka, dalam perspektif inilah kita dapat mengulas soal pembebasan lahan masyarakat petani sejumlah 225 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Provinsi Jawa Timur yang mendadak menjadi miliarder setelah memperoleh ganti rugi (dalam kasus ini mungkin ganti untung) pembebasan lahan berupa tanah seluas 841 hektar/Ha (data lain 821 Ha) yang dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini secara salah kaprah badan hukumnya disebut PT Pertamina (Persero). Di atas lahan tanah yang telah dibeli tersebut, perusahaan negara atau BUMN Pertamina akan membangun kilang minyak Grass Root Refinery (GGR) yang disasarkan (diitargetkan) beroperasi pada tahun 2026, dengan nilai proyek yang juga masih simpang siur diberbagai publikasi media, yaitu antara Rp 199,3 Triliun, Rp211,9 Triliun dan Rp225 Triliun lebih?

Pembangunan kilang minyak GRR tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh Pertamina dan dalam hal proyek ini perusahaan Rosneft yang berasal dari Rusia menjadi mitranya. Sebagai tindaklanjutnya pada Tahun 2017, kedua perusahaan ini membentuk PT Pertamina Rosneft dengan komposisi saham 55 persen (Pertamina) dan 45 persen (Rosneft). Pembangunan kilang baru itu direncanakan akan mampu memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 barrel per hari. Selain itu, Kilang Tuban juga diharapkan mampu menghasilkan bahan bakar dengan kandungan yang lebih berkualitas, memenuhi standar ramah lingkungan yang dipersyaratkan, yaitu Euro V.

Bagaimana sebenarnya soal kerjasama antara Pertamina dengan Rosneft ini, tentu kita perlu mengkonfirmasi secara rinci (details) materi kerjasama kedua belah pihak, termasuk dalam hal ini soal logika pembebasan lahan tanah petani di Desa Sumurgeneng yang membuat “senang” dan mendapat kesejahteraan tiba-tiba tersebut. Benarkah cara menghitung pembebasan lahan tanah milik petani sejumlah 225 KK yang menurut pengakuan beberapa warga memperoleh harga ganti berkisar Rp600.000-800.000 dengan nilai maksimal ada yang memperolehnya sampai Rp18 Miliar, bahkan lebih. Artinya, apabila digunakan misalnya rata-rata 225 KK itu memperoleh ganti lahan tanahnya sejumlah Rp700.000, maka total pengeluaran pembebasan lahan itu adalah sejumlah Rp5,887 Triliun, atau hampir separuhnya APBD Pemerintah DKI.

Kita tentu senang hati dan turut bergembira melihat saudara-saudara sebangsa setanah air yang berprofesi sebagai petani memperoleh manfaat dari alih kelola lahan tanahnya, hal yang selama ini tak mungkin mereka capai karena kebijakan sektor pertanian tidak memihak mereka. Kekayaan mendadak yang diperoleh mereka sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani ini diviralkan awalnya melalui media sosial pada tanggal 14 Februari 2021 dan menjadi sorotan berkali-kali oleh salah satu stasiun TV swasta nasional.

Namun demikian, dibaliik hal yang luar biasa, fantastis dan menggemparkannya atau kata-kata lain yang sejenis atas berita masyarakat yang beroleh “durian runtuh” ini, pertanyaan mendasarnya adalah tepatkah logika pembebasan lahan tanah ini secara konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945? Mari kita renungkan dan jabarkan ayat 1, 2 dan 3 sebagai bangunan sistem ekonomi bangsa dan negara merdeka dalam konteks pembangunan nasional disaat berbagai Pemerintah Daerah (Pemda) tak memiliki APBD sejiumlah itu dan kesulitan melakukan pembebasan lahan tanah untuk membangun. Tentu saja selain itu, kita perlu mempertanyakan rumus penggantian lahan tanah itu sesuai dengan rata-rata harga pasar atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau tidak, begitu pula asal sumber dananya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed