oleh

Terkait Kasus Soechi Lines, Pekerja Pertamina Minta Direksi Gunakan BBHP Untuk Pengadaan Kapal

Jakarta, energindo– Terkait kasus 2 kali keterlambatan penyerahan tiga kapal pengangkut minyak dan gas pesanan PT Pertamina oleh anak Usaha PT Soechi Lines Tbk yakni, PT Multi Ocean Shipyard (MOS), dimana menurut Marwan Batubara, Ekonom dari IRESS, berpotensi merugikan keaungan Pertamina serta menggangu pasokan BBM (Bahan bakar Minyak) ke berbagai daerah. Maka, Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), meminta agar Direksi Pertamina  kembali mempertimbangkan usulan penggunaan kembali sistem BBHP (Bare Boat High Purchase) kepada seluruh mekanisme pengadaan kapal Pertamina.

“Saya rasa lebih baik dengan sistem BBHP yang menyerupai leasing sewa sekian tahun sehingga setelah 10 tahun kemudian kapal bisa dimiliki. Dari pada hanya rental namun diujung kontrak Pertamina tidak bisa memilikinya kan rugi. Ataupun jika hanya menunggu pesanan kapal tapi tak kunjung datang sehingga kita juga rugi karena harus mencarter yang lain,” kata Presiden FSPPB, Arie Gumilar, di Jakarta, belum lama ini.

Dulu, kata, Arie, sewaktu masih ada Direktorat Pertamina Shipping yang menggunakan sistem BBHP,  Pertamina bisa punya  lebih dari 100 kapal termasuk diantaranya ada VLCC. Jadi BBHP ini sebenarnya solusi agar Pertamina bisa mudah beli kapal karena ada sharing resiko. “Untuk itu saya berharap jika ada tawaran kerjasama BBHP lagi , Direksi Pertamina jangan menolaknya,” tambahnya.

Lalu jika misalnya ada halangan beberapa birokrasi seperti STK (Sistem Tata Kerja), maka ia mengusulkan agar bisa dipertimbangkan  untuk direvisi karena aturan-aturan tersebut bukan laksana kitab suci yang tak bisa dirubah.

“Point yang dulu bagus sekarang belum tentu bagus. Kita lihat yang terjadi pada kasus keterlambatan tadi. Contoh yang bagus sekarang kita lihat Direksi ikut perkembangan jaman terkait digital.  Jadi kalau perlu ada yang dirubah lebih bagus kenapa tidak,” ujarnya.

Mengenai BBHP ini, Arie mengaku, ini merupakan salah satu usulan sub organisasi dibawah FSPPB juga yaitu Serikat Pekerja Perkapalan Pertamina. Ia bersama-sama pekerja perkapan, telah berusaha mempresentasikan  ke beberapa pihak bahwa BBHP ini bisa mengurangi birokrasi, membrantas kartel pemburu rente, membesarkan perkapalan Pertamina dan mengefisinkan pengadaan.

“Sekarangkan Pertamina butuh 280 kapal. Yang 200 masih harus carter ke berbagai  perusahaan perkapan. Untuk biaya carter adalah sebesar USD 42.000 per hari. Sedangkan jika menggunkan BBHP Pertamina hanya bayar sebesar USD 37.000 per hari. Ini justru lebih murah dan efisien karena dengan BBHP tidak bayar kru dan BBM nya,” katanya.

Ada beberapa yang beralasan, katanya, kalau memakai BBHP maka Pertamina akan sulit berurusan dengan masalah pajak, aturan sistem investasi Pertamina, dan mainatanace yang dianggap susah. Tapi menurut, Arie, hitung-hitungan hampir sama pembiayaan gross per bulannya.

“Bedanya keuntungannya kapal akan milik Pertamina nantinya dan tak perlu repot lagi mengurus carternya,” katanya.

Mengapa harus Pertamina sendiri yang mengusai kapalnya sendiri?

Arie mengambil contoh kasus belum lama ini kalau beberapa kapal carter kerap tidak berani mendistribusikan BBM ke daerah-daerah yang sedang terjadi dengan berbagai alasan. “Ujung-ujungnya kapal dan pelaut Pertamina lah yang akhirnya berani datang dan diandakan. Jadi sudah seharusanya kita besarkan perkapalan Pertamina salah satunya lewat BBHP ini,” tandasnya.

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed