oleh

Upaya Mengatasi Hambatan dan Mengakselerasi Kejar Target Bauran EBT

Upaya Mengatasi Hambatan dan Mengakselerasi Kejar Target Bauran EBT

Di antara hambatan klasik dalam sektor EBT (Energi Baru Terbarukan) adalah soal regulasi. Demi mengatasi hal ini Pemerintah dan DPR akan segera mengeluarkan beleid baru.  Upaya akselerasi EBT juga dikebut agar bisa mengejar target 23% tahun 2025 nanti.

Salah satu hambatan paling krusial di sektor EBT adalah masalah harga jual listrik. Bagi investor, harga jual listrik tidak ekonomis dan berimbang. Hal ini karena formula BPP (Biaya Pokok Produksi) PLN maksimal 85% dari listrik PT PLN di tiap wilayah sesuai Permen ESDM Nomor 50/2017. Akibatnya PLT EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan) hanya bisa dikembangkan di sebagian wilayah Indonesia dengan BPP lokal tinggi.

Pengamat EBT, Ifnaldi Sikumbang, mengatakan, bahwa pemerintah ingin harga listrik mengacu pada BPP agar tidak diperlukan subsidi. Namun investor juga ingin ada pengembalian investasi PLT EBT yang wajar. Alasannya, mereka harus melakukan pendanaan awal sebelum proyek commissioning.  

“Mereka harus survei dulu. Apalagi PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi), harus ngebor dahulu serta belum jelas apakah itu lubang dryhole atau tidak,” kata Sekjen Asosiasi Energi Angin Indonesia (AEAI) ini, pada Energindo (15/12).

Memang setahu dia, di beberapa wilayah PLN ada yang berupaya memasukkan semua komponen pertimbangan BPP termasuk rumus penghitungannya dengan kombinasi energi mix yang ditetapkan. “Ini sudah baik. Tapi para investor tetap menuntut ada suatu kejelasan yang lebih kuat dan holistik dari sisi regulasinya,” ujarnya.

Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan,  menyatakan, Pemerintah kini tengah mempersiapkan Perpres baru tentang harga listrik Energi Terbarukan. Dalam Perpres, nantinya mekanisme harga listrik akan dibuat lebih menarik bagi calon investor dibandingkan harga yang ditetapkan oleh aturan sebelumnya.

“Harga EBT dan mekanisme pembelian listrik antara IPP (Independent Power Producer) dengan PLN dari aturan sebelumnya akan dicabut,” jelasnya dalam acara launching EBTKE ConEx 2020, Jumat (27/11).

Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, merinci, setidaknya Perpres akan mengatur 3 kategori.  Pertama adalah feed in tariff  bagi PLT EBT untuk kapasitas terpasang maksimal 5 MW (Mega Watt), dimana harga ditetapkan langsung dan tidak memakai kesepakatan busines to business (b to b) atau lainnya.

Kedua adalah ketentuan harga tarif listrik bagi PLT EBT diatas 5 MW. Walau kesepakatannya bisa saja dibuat b to b, namun harga harus merujuk batasan Harga Patokan Tertinggi (HPT) tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

 “Dan terakhir adalah harga bagi pembangkit listrik peaker, ataupun yang bersumber dari Bahan Bakar Nabati (BBN), termasuk bagi pembangkit yang belum diketahui potensi dan harganya seperti energi arus laut,” tutur Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Senin (16/11).

Lebih lanjut, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Harris Yahya, menyatakan, dalam Perpres EBT nanti, Pemerintah akan memberikan kompensasi atau biaya penggantian yang menutupi selisih harga.  Namun dengan catatan, harga BPP itu lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam Perpres terbaru nanti.

“Ini yang akan ditutup biaya dari APBN,” tegasnya dalam Virtual Indo EBTKE Conex 2020, Jumat (9/10). 

Disamping Perpres EBT, DPR juga sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT. Bisa dibilang ini adalah pemutakhiran dan penguatan dukungan sektor EBT dibandingkan dari UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

RUU yang statusnya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ini, pun diharapkan bisa menaungi kepastian iklim investasi sebab selama ini regulasi di bawahnya dianggap rentan mengalami perubahan.

Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR, mengatakan, UU ini kelak bisa mengatasi kendala pengembangan EBT, seperti; perizinan, pengadaan lahan, termasuk masalah harga jual listrik yang menjadi sesuatu yang paling krusial diatasi. Dalam diskusi virtual yang digelar Rabu (9/12), ia mengungkap, proses RUU masih terus dimatangkan dan rencananya akan diselesaikan dan diterbitkan pada tahun 2021 nanti.

Indra Sari Wardhani, Energy Project Leader WWF Indonesia, berharap, UU EBT akan menjadi kerangka regulasi yang mengikat semua pemangku kepentingan untuk mendukung dan memprioritaskan EBT, dari mulai; pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Nantinya UU EBT juga diharapkan dapat mengakomodir dukungan terkait pendanaan, pembiayaan, serta harga listrik EBT yang menarik sehingga sektor ini  dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” kata dia mengutip keterangan yang diterima energindo, (12/12 ).

Akselerasi mengejar target

Menteri ESDM Arifin Tasrif, menjelaskan, demi memastikan komitmen berbagai pihak mencapai porsi EBT sebesar 23% tahun 2025 nanti.  Saat ini pihaknya sedang menyusun Grand Strategi Energi Nasional untuk kurun waktu tahun 2020-2040 dengan program Renewable Energy-Based Industry Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED). 

“Program ini demi menjamin ketersediaan energi yang cukup, harga terjangkau namun kualitasnya terjaga dan ramah lingkungan. pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi, sumber yang tersedia dan tren ekonomi EBT,” katanya saat memberikan pidato kunci (keynote speech) di acara EBTKE Conex 2020.

Beberapa program akselerasi EBT yang dikebut adalah yang berkonsep percampuran. Setidaknya ada 4 langkah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah.

Pertama adalah subsitusi cofiring PLTU batubara dicampur dengan sampah. Direktur Bioenergi EBTKE, Andriah Feby Misna, menjelaskan, pelaksanaan program cofiring dimulai tahun 2020 dan diharapkan dapat berlangsung hingga masa depan.  

“Saat ini sudah ada sekitar 114 unit kapasitas terpasang di 52 lokasi yang melaksanakan cofiring dengan total kapasitas sebesar 18 MW,” kata Feby, mengutip keterangan pers EBTKE Senin (14/12).

Untuk mendukung pengembangannya, dilakukan studi teknis dan ekonomi dan hingga bulan November 2020, cofiring telah dilaksanakan pada 23 pembangkit listrik batubara yang dimiliki oleh anak perusahaan PT. PLN (Persero) yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Kedua, pemanfaatan BBN. Seperti diketahui, inisiatif mencampur BBN dari kelapa sawit atau biodiesel dengan BBM jenis Solar sudah dimulai sejak tahun 2008. Kemudian pada tahun 2016 mandatori pemanfaatan B20 atau campuran 20% biodiesel dengan 80% Solar mulai berjalan, dan dilanjutkan dengan penerapan B30 sejak awal tahun ini. 

Setelah bergulirnya implementasi B30 di masyarakat pada 1 Januari 2020 lalu, kajian B40 bahkan B50 memang langsung dilakukan sejak awal tahun ini.  Dadan Kusdiana, pada kesempatan kunjungan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) LEMIGAS, Rabu (26/8), menjelaskan, saat ini kajian sudah dalam tahap melakukan engine test bench atau uji ketahanan biodiesel 40% pada mesin kendaraan.

“Ada dua formula biodiesel yang diuji. Formula 1 adalah campuran 60% Solar dengan 40% Fatty Acid Methyl Esther (FAME) murni. Sedangkan Formula 2 merupakan campuran 60% Solar dengan 30% FAME plus 10% Distillated Fatty Acid Methyl Esther (DPME),” tuturnya.

Langkah ketiga adalah percampuran dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang kapasitasnya sekitar 2 gigawatt (GW) dengan PLT EBT. Ambil contoh terbaru adalah pengembangan PLTS hybrid di Pulau Sebira berkapasitas daya sebesar 400 kilo Watt peak (KWp) dengan diproyeksi dapat menghasilkan energi sebesar 1.200 kWh per hari.

PLTS yang berada di lahan 5 ribu meter persegi di Pulau Sebira, Jakarta Utara ini,  telah menjadi daya cadangan untuk PLTD yang sudah ada. Dalam keterangan tertulisnya, (25/11), Gubernur DKI Anies Baswedan, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah melengkapi PLTS ini dengan baterai berkapasitas 912 kWh. Fungsinya sebagai penyimpan energi energi listrik yang dihasilkan sehingga dapat digunakan pada malam hari.

Dan langkah keempat adalah mengalokasikan anggaran pada Badan Geologi untuk peningkatan kualitas data dan informasi panasbumi melalui program eksplorasi panasbumi oleh Pemerintah. Dari program ini, ditargetkan adanya tambahan kapasitas PLTP sebesar 1.446 MW pada tahun 2035 mendatang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed